Rabu 07 Maret 2018, 09:47 WIB
RI Sambut Baik Rekonsiliasi Zona Maritim Australia-Timor Leste
Batas laut Australia dan Timor Leste yang tengah direkonsiliasi. Foto: Australia Plus ABC
Jakarta -
Australia dan Timor Leste menandatangani perjanjian zona maritim di Laut Timor. Indonesia menyambut baik perjanjian kedua negara tersebut.
"Meskipun Indonesia bukan merupakan pihak dalam proses rekonsiliasi, Indonesia mengamati secara seksama proses rekonsiliasi dan berupaya memastikan, dalam hal ini kedua pihak telah menyatakan, bahwa konsiliasi tidak akan berdampak pada hak-hak maritim Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982," tutur jubir Kemlu Arrmanatha Nasir dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Rabu (7/3/2018).
Timor Leste sempat menjadi bagian dari wilayah Indonesia sebelum memisahkan diri. Wilayahnya pun berbatasan langsung dengan Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Karena sifatnya selama ini rahasia, Pemerintah Indonesia baru akan mempelajari secara rinci Perjanjian yang ditandatangani tersebut setelah dokumen ini dibuka untuk pubik," ujar Arrmanatha.
Perjanjian tersebut ditandatangani di New York, Amerika Serikat, pada 6 Maret 2018. Perjanjian itu diteken oleh Komisi Konsiliasi kedua pihak.
"Pemerintah mereservasi hak-haknya atas hasil konsiliasi ini yang mungkin dapat mempengaruhi hak berdaulat Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982," pungkas Arrmanatha.
(bag/fjp)
"Meskipun Indonesia bukan merupakan pihak dalam proses rekonsiliasi, Indonesia mengamati secara seksama proses rekonsiliasi dan berupaya memastikan, dalam hal ini kedua pihak telah menyatakan, bahwa konsiliasi tidak akan berdampak pada hak-hak maritim Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982," tutur jubir Kemlu Arrmanatha Nasir dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Rabu (7/3/2018).
Baca juga: Australia Tunjuk Dubes Baru untuk Indonesia |
Timor Leste sempat menjadi bagian dari wilayah Indonesia sebelum memisahkan diri. Wilayahnya pun berbatasan langsung dengan Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Karena sifatnya selama ini rahasia, Pemerintah Indonesia baru akan mempelajari secara rinci Perjanjian yang ditandatangani tersebut setelah dokumen ini dibuka untuk pubik," ujar Arrmanatha.
Perjanjian tersebut ditandatangani di New York, Amerika Serikat, pada 6 Maret 2018. Perjanjian itu diteken oleh Komisi Konsiliasi kedua pihak.
"Pemerintah mereservasi hak-haknya atas hasil konsiliasi ini yang mungkin dapat mempengaruhi hak berdaulat Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982," pungkas Arrmanatha.
(bag/fjp)
