Mendagri Minta PNS Aktif Melapor Jika Ada Peredaran Narkoba

Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan pegawai negeri sipil tidak bermain-main dengan narkoba. Sanksi tegas akan diberikan kepada PNS yang terlibat dalam narkoba.

Tjahjo mengingatkan ini karena Indonesia dianggap dalam situasi darurat narkoba. Belum lama ini penyelundupan 1,6 ton sabu di Kepulauan Riau digagalkan.

"PNS di daerah dan di daerah perbatasan khususnya diminta lebih peka dan segera melaporkan dan lebih jeli apabila ada indikasi peredaran narkoba, termasuk pengguna segera melaporkan ke pihak polisi," ujar Tjahjo di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (3/6/2018) malam.

Baca juga: RI Diserbu Berton-ton Sabu, Apa Kabar Eksekusi Mati Gembong Narkoba?

Seluruh PNS di seluruh Indonesia diminta membantu pemberantasan narkoba yang dilakukan Polri, Bea-Cukai, dan BNN. Tidak hanya itu, ada sanksi tegas bagi PNS yang terlibat langsung dan tidak langsung dengan narkoba.

"Sanksi terberat adalah dengan pemecatan kepada PNS yang terlibat," tegas Tjahjo.

Baca juga: Ini Alur Perjalanan 1 Ton Sabu dari Taiwan ke Indonesia

Menurut Tjahjo, narkoba harus menjadi musuh bersama seluruh masyarakat, sehingga tidak ada lagi korban di Indonesia.

Tjahjo juga mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada Satgas Narkoba Mabes Polri di bawah komando Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang mampu mengungkap kasus penyelundupan sabu 1,6 ton. Penghargaan ini juga diberikan kepada Satgas Bea-Cukai, BNN, dan Polda Kepulauan Riau.

"Selamat atas prestasinya. Penghargaan sudah saya berikan dan dikirimkan kepada seluruh anggota yang terlibat dalam pengungkapan tersebut," tuturnya. (fiq/idh)