Peneliti LIPI: Cawapres Jokowi Harus Kuat di Penegakan Hukum

Jakarta - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsudin Haris menyebut calon wakil presiden (cawapres) Jokowi harus bisa menutupi kekurangannya. Ia menyebut kekurangan Jokowi ada pada bidang hukum dan pemberantasan korupsi.

"Sebaiknya cawapres Jokowi bisa menutupi kekurangannya selama memimpin bangsa ini, yaitu pada penguatan demokrasi penegakan hukum dan HAM dan bidang-bidang yang terkait dengan itu serta pemberantasan korupsi," sebut Haris di sekretariat ICW, Jalan Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Selasa (6/3/2018).

Ia menyebut empat kelompok calon wakil presiden untuk Jokowi. Kelompok pertama yang disebut adalah pimpinan partai politik.

Baca juga: ICW dan Perludem Nilai Mahfud MD sebagai Cawapres Ideal

Baca juga: Jika Jokowi-AHY Maju Pilpres, Begini Kekuatannya

"Saya mengidentifikasi untuk calon wakil presiden yang pertama adalah kepala-kepala umum partai politik koalisi pendukung Jokowi-JK, itu ada Muhaimin, ada Erlangga, Wiranto, ada Romy, ada Zulkifli Hasan," paparnya.

Kelompok kedua adalah anggota kabinet Jokowi-JK saat ini. Ia menyebut nama-nama menteri yang populer.

"Kedua, sumbernya adalah anggota kabinet Jokowi sendiri, seperti Sri Mulyani, Susi Pudjiastuti, ini saya ambil nama yang populer ya," ujar Haris

Ia menyebutkan kelompok ketiga berasal dari pimpinan organisasi masyarakat (ormas). Nama yang disebut di antaranya Mahfud MD, Yenny Wahid, dan Jimly Asshiddiqie.

Kelompok terakhir adalah yang disebutkan oleh beberapa lembaga survei. Nama-nama terkenal ia sebutkan pada kelompok keempat.

"Keempat adalah tokoh-tokoh yang terekam di survei, ada Agus Harimurti Yudhoyono, Gatot Nurmantyo, Anies Baswedan. Saya berpendapat, meskipun demikian, harus jelas Jokowi memilih cawapres," ujarnya. (rvk/rvk)