Pimpinan DPR Minta Polri Perkuat Satuan Polisi Air

Jakarta - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengapresiasi kinerja Ditpolair Polda Metro Jaya, yang telah membongkar sindikat pemalsu Surat Keterangan Kecakapan (SKK) nakhoda, Kamis (1/3/2018) lalu. Ia mendorong aparat terkait untuk mengusut kasus ini, sehingga ke depannya tidak terjadi lagi.

"Pemalsuan ini menjadi preseden buruk bagi dunia kelautan kita. Kepolisian maupun pihak terkait lainnya harus mengusut ini, agar tidak terjadi lagi ke depannya," kata Taufik, di Jakarta, Sabtu (3/3/2018).

Taufik khawatir, dengan adanya pemalsuan SKK nakhoda, terjadi aktivitas-aktivitas mencurigakan di tengah laut. Apalagi, menurutnya, beberapa waktu lalu telah terjadi penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Kendati itu dilakukan oleh kapal negara asing, namun aparat juga harus mewaspadai nelayan dalam negeri.

"Khawatirnya, SKK itu digunakan bukan untuk melaut mencari ikan, tapi misalnya menyelundupkan barang yang diinginkan, narkotika misalnya. Patroli juga harus diperketat, dan aparat harus memastikan keaslian SKK ketika menemukan kapal-kapal yang dirasa mencurigakan," kata Taufik.

Pimpinan DPR Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan itu pun mendorong Kapolri untuk memperkuat satuan polisi air agar dapat lebih menjangkau seluruh perairan dan pelabuhan di Indonesia. Ia pun meminta nelayan juga proaktif, jika melihat kapal yang melakukan aktivitas mencurigakan.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono mengatakan, Ditpolair Polda Metro Jaya telah membongkar sindikat pemalsu SKK nakhoda. Lima tersangka diringkus di tempat terpisah di kawasan Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Selama dua tahun beroperasi, sindikat yang menggunakan calo ini meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah.

Bahkan, SKK nakhoda palsu tersebut sudah menyebar di wilayah Indonesia dan dijual Rp 600 ribu per lembar kepada calon nakhoda yang sebenarnya belum memiliki izin resmi berlayar. (nwy/ega)