"Nah, kuncinya sebetulnya harus disediakan tempat di situ, lokasi sementara. Saya sekarang lagi minta Ibu Lurah (Lurah Melawai Kurnia Rita), juga Dinas UKM di wilayah Jakarta Selatan, untuk mencoba mencari di mana lokasi sementara. Karena sebetulnya masyarakat di sekitar situ memerlukan (PKL)," kata Sandi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (1/3/2018).
Sandi berharap para PKL yang berjualan di Jalan Sunan Ampel dan Jalan Aditiawarman ikut program OK OCE. Selain itu, nantinya juga akan dibuka komunikasi dengan pengelola gedung di sekitar kawasan tersebut agar mau menyediakan tempat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto menyayangkan PKL masih berjualan di trotoar kawasan Melawai dan berharap ada penertiban. Menurut Wahyu, kawasan Melawai bisa menjadi percontohan konsep transit oriented development (TOD) mass rapid transit (MRT), asalkan trotoar di kawasan tersebut bebas dari PKL.
"Keberadaan TOD membutuhkan kemudahan akses, terutama bagi pejalan kaki. Sayang sekali kalau Melawai, yang sangat berpotensi untuk didorong menjadi suatu kawasan percontohan TOD di Jakarta, harus dihadapkan pada persoalan yang tak sesuai dengan skala TOD untuk moda angkutan sebesar MRT," ujar Wahyu.
Lurah Melawai Kurnia Rita mengaku dialah yang menata PKL di kawasan Melawai untuk berjualan di trotoar. Rita mengatakan ada tiga lokasi yang trotoarnya dijadikan lahan untuk PKL berjualan.
Tiga jalan dimaksud adalah Jalan Sunan Ampel, Jalan Wijaya IX, dan Falatehan. Penataan itu disepakati oleh para PKL dengan persyaratan, jika nantinya ada protes, PKL akan ditertibkan.
"Jadi, karena sudah kesepakatan hasil rapat antara kelurahan, Pak Camat, PKL (pedagang kaki lima), kalau sudah sepakat, ya tidak melanggar aturan," ujarnya saat ditemui detikcom di kantornya, Selasa (27/2). (zak/gbr)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini