"Sangat disayangkan. KSP ini lembaga yang dibiayai oleh APBN, tidak boleh ikut di dalam parpol. Apalagi kegiatan politik yang partisan," kata Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/3/2018).
Menurutnya, keterlibatan KSP dalam pemenangan Presiden Jokowi dikhawatirkan menjadi penyalahgunaan kewenangan. Sebab, tugas-tugas KSP bersinggungan langsung dengan presiden.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu bisa dikategorikan abuse of power, bahkan bisa terindikasi korupsi menggunakan uang negara untuk kegiatan parpol yang tidak seharusnya," imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, Yorrys sudah dua kali menyambangi KSP terkait persiapan deklarasi relawan Jokowi ini. Pada kedatangan pertama, Yorrys mengaku melaporkan hasil Rapimnas Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) ke Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Dalam kunjungan kedua ke Istana Kepresidenan pada Selasa (27/2), Yorrys menindaklanjuti pembahasan tersebut bersama Deputi IV KSP Eko Sulistyo.
Yorrys menegaskan deklarasi relawan itu memang bertujuan memenangkan Jokowi di Pilpres 2019. Namun, menurutnya, KSPI bukanlah organisasi politik, melainkan organisasi sosial.
"Kita kan sebagai Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang bukan untuk politik, tapi organisasi sosial yang memiliki anggota signifikan. Menurut data BPJS dan Kemenaker, KSPSI dengan 19 federasinya berjumlah 5 juta (anggota) cukup banyak. Ada pesta demokrasi di 2018 dan 2019, maka kami kemarin rapimnas samakan persepsi langkah-langkah kita hadapi 3 event politik apa yang mesti dilakukan," jelas Yorrys saat ditemui wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (27/2). (tsa/ams)











































