DetikNews
Kamis 01 Maret 2018, 13:38 WIB

Kawal Proyek Infrastruktur, Kejagung Utamakan Pencegahan Korupsi

Yulida Medistiara - detikNews
Kawal Proyek Infrastruktur, Kejagung Utamakan Pencegahan Korupsi Jumpa pers Jaksa Agung, Menhub, Menteri PUPR dan Menteri BUMN/Foto: Yulida Medistiara-detikcom
Jakarta - Kejaksaan Agung memastikan pengawalan proyek infrastruktur nasional akan mengutamakan unsur pencegahan korupsi. Tapi bila ditemukan ada penyimpangan, Kejagung akan melakukan penindakan.

Penegasan ini disampaikan Jaksa Agung M Prasetyo dalam jumpa pers terkait MoU Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) yang dibentuk Kejagung bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri BUMN Rini Soemarno.

"Saya katakan teman-teman jadikan lah TP4 sebagai lahan pengabdian kita jajaran penegak hukum untuk mengawal dan pengaman. Saya sampaikan TP4 pembangunan ini lebih ditekankan pada upaya pencegahan. Kita nggak menunggu suatu penyimpangan terjadi lalu kemudian ditangani, tapi lebih kepada mencegah agar penyimpangan tidak akan terjadi sehingga semuanya akan bekerja dengan nyaman," kata Prasetyo, di kantornya, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Kamis (1/3/2018).

[Gambas:Video 20detik]


Prasetyo berharap tidak ada penyimpangan yang dilakukan oknum TP4 dalam melakukan pengamanan proyek.

"Saya ingatkan, kita harus tingkatkan kehati-hatian, kecermatan kita. Saya akan sedih TP4 sudah turun mendampingi, akan bermuara ke proses hukum. Maka kita harapkan dilandasi keterbukaan, harapan kita tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan," sambungnya.

Sementara itu Menhub mempersilakan penindakan dilakukan aparat penegak hukum jika menemukan penyimpangan.

"Tidak ada kompromi, kalau ditemukan dalam pencegahan di luar batas hukum tidak ada kompromi, kita tindak," kata Prasetyo.

Adapun lingkup nota kesepakatan tersebut meliputi penegakan hukum; penerangan dan penyuluhan hukum; pertukaran data dan informasi; pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara; pemulihan aset terkait tindak pidana dan/atau aset lainnya; pengawalan dan pengamanan oleh Tim Pengawal dan Pengaman pemerintahan dan pembangunan (TP4); dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Budi berharap kerja sama tersebut dapat mempercepat proyek sehingga tidak ada lagi proyek yang mangkrak karena ketakutan melaksanakan lelang. Dia berharap dengan adanya pendampingan TP4 sehingga penyerapan anggaran dilakukan tanpa khawatir melanggar aturan hukum.

"Selain itu beberapa proyek infrastruktur transportasi yang dibiayai dengan dana APBN juga harus dijaga dan diamankan. Proyek-proyek tersebut harus dapat dipastikan berjalan dengan lancar, dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Jangan sampai proyek yang telah kita bangun pada akhirnya tidak dapat dimanfaatkan sehingga menjadi mangkrak," kata Budi.

Sementara itu Rini juga menyambut baik pelaksanaan pendampingan TP4, dapat mempercepat pembangunan yang memerlukan pembebasan lahan. Menurut Rini, pendampingan TP4 memberikan kepastian hukum sehingga pembangunan dapat dilakukan dengan cepat karena memiliki kepastian hukum dan tanpa menabrak aturan hukum.

"Kami di BUMN sangat mendukung. Kami sebetulnya banyak sudah kerja bersama seperti pembebasan lahan, di runway 3, bandara, port. Bagaimana selesai secara finansial dan aturan hukum. Dengan preventif, kami harap dapat selesai sesuai dengan nilai proyek yang sudah ditentukan," kata Rini.

Sedangkan, Basuki menyebut TP4 sangat membantunya dalam memberikan kepastian hukum guna percepatan pembangunan proyek infrastruktur misalnya dalam pembangunan stadion Glora Bung Karno (GBK).

"Memperbaharui dari TP4. Seperti pidato dia masih ada yang menganggap tp4 ini ngerecokin. Ini sangat kami butuhkan. Selama ini kami sudah sangat dibantu. Mm misalnya pembangunan GBK, Bendungan. Bendungan Paselloreng. Ini kebijakan dari Presiden, dari penegak hukum untuk membantu," kata Basuki.


(yld/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed