Agenda Ekonomi Dalam Misi Perdamaian JK di Afghanistan

Aryo Bhawono - detikNews
Kamis, 01 Mar 2018 08:41 WIB
Foto: Mindra Purnomo
Jakarta -

Misi perdamaian Wakil Presiden Jusuf Kalla di Afghanistan harus mengagendakan kerjasama ekonomi. Sebab konflik tak berkesudahan di negara itu salah satunya akibat kesejahteraan dan akses pendidikan yang rendah.

Tanpa dibarengi isu ekonomi, menurut pengamat Timur Tengah Dini Y. Sulaeman, upaya perdamaian di Afganistan sulit diwujudkan. "Selama ini ada banyak yang bergabung dengan kelompok Taliban karena faktor ekonomi. Mereka adalah kalangan miskin dan tidak memiliki akses pendidikan sehingga mudah direkrut," kata Dina saat berbincang dengan detik.com, Selasa malam (27/2/2018).

Menurut penulis buku Prahara Suriah dan Salju di Aleppo itu, Taliban merupakan kelompok dominan yang tidak setuju dengan pemerintah. Beberapa kelompok garis keras berada di bawah naungan kelompok ini. Mereka melakukan penyerangan, aksi teror, hingga menduduki kota dan menyelenggarakan pemerintahan sendiri.

Bank Dunia menuliskan Afganistan merupakan negara termiskin berdasar pendapatan nasional bruto (GNI). Data yang dirilis oleh Bank Dunia pada akhir 2017 menyebutkan GNI Afganistan berada di bawah 1.005 dollar AS. Angka itu menempatkan Afghanistan di posisi 31 sebagai negara miskin di dunia.

Rentannya kondisi ekonomi dan sosial ini diperparah dengan kepentingan beberapa kelompok untuk meraup keuntungan atas penguasaan minyak dan opium. Menurut Dina, mereka justru diuntungkan dengan konflik ini karena dapat melakukan monopoli tanpa campur tangan pemerintah.

"Kalau ekonomi diperkuat dan pendidikan semakin bagus maka peluang orang keluar dari kelompok radikal akan lebih besar. Tentu yang dilakukan adalah dengan membantu pembangunan," jelasnya.

Afganistan sendiri merupakan daerah yang cukup unik. Mereka terbagi dalam delapan suku, yakni Pashtun/ Patan sebagai mayoritas, Tajik, Hazara, Uzbek, Aimaq, Turkmen, Asia Selatan (ada 28 kelompok suku), dan Baloch.

Namun banyaknya suku ini bukan merupakan penyebab utama konflik yang berkecamuk. Pengamat Timur Tengah, Zuhairi Misrawi, menyebutkan kelompok islam garis keras seperti Taliban dan sisa-sisa ISIS dari Suriah dan Irak-lah yang perlu mendapat perhatian dalam upaya perdamaian.

"Kalau kami melihat konflik yang menonjol adalah oleh Taliban, mereka menolak pemerintah dan mengadakan pemerintahan sendiri. Paling tidak upaya perdamaian harus melalui proses melobi mereka," jelasnya.

Upaya untuk mempelajari perdamaian ala Indonesia juga pernah dilakukan oleh kelompok ulama Afganistan dengan membentuk ormas seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Pemberitaan Situs NU pada 5 Mei 2016 menyebutkan mereka membentuk NU Afghanistan yang memiliki perwakilan di 22 provinsi di negara itu. Mereka tak memiliki hubungan organisasi dengan NU di Indonesia.



(ayo/jat)