80% Anggota DPRD Riau Main Proyek

Pekanbaru - Sekitar 80 persen dari 55 anggota DPRD Riau diduga ikut bermain proyek dalam APBD Riau tahun 2005 yang berjumlah sekitar Rp 2 triliun. Hal ini akan dilaporkan kepada Presiden SBY dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)."Dari hasil investigasi yang kita lakukan dalam mengungkap jaringan proyek APBD Riau tahun 2005, ternyata 80 persen anggota dewan kita ikut bermain proyek. Ini membuktikan wakil rakyat menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi," kata Direktur Badan Advokasi Publik (BAP) Riau, Rawa El Amady kepada detikcom, Jumat (24/6/2005) saat dihubungi di Pekanbaru.Rawa menjelaskan, hasil investigasi yang dilakukan lembaganya dimulai sejak 1 Desember 2004 hingga 31 Mei 2005. Diketahui, sejumlah proyek miliran rupiah di 30 dinas dan lima badan dan dua sekretariat di lingkup Pemprov Riau, justru dikuasai rekanan milik anggota dewan."Pemilik perusahaan yang ikut bermain proyek APBD Provinsi Riau itu ada yang mengatasnamakan anggota dewan, ada juga keluarganya. Ini belum lagi perusahaan milik orang lain yang menjadi peliharaan anggota dewan," urai Rawa.Cara mendapatkan proyek, kata Rawa, dimulai ketika pihak pemerintah daerah mengajukan Rancangan APBD. Anggota dewan kemudian melakukan deal proyek. Biasanya dalam pembahasan RAPBD, kepala dinas atau badan akan dipersulit anggota dewan."Saat RAPBD diajukan, kepala dinas dan badan terpaksa melobi anggota dewan untuk ikut dilibatkan dalam sejumlah proyek. Bila anggota dewan sudah kebagian proyek, maka pembahasan RAPBD akan berjalan lancar. Ini baru sifatnya perorangan," jelas Rawa.Lalu, lanjut dia, ada lagi proyek strategis yang nilainya di atas Rp 2 miliar. Biasanya proyek miliran rupiah seperti ini akan diselesaikan lewat jalur komisi yang ada di DPRD Riau. Dengan demikian, masing-masing komisi di DPRD Riau secara global juga mendapat bagian proyek."Anggota dewan kita benar-benar menggunakan kekuasaanya untuk mendapatkan proyek tersebut. Itu sebabnya, sangat jarang sekali kita melihat anggota dewan mengkritisi sejumlah proyek yang molor atau amburadul di Riau ini. Karena mereka sadar, proyek itu justru mereka sendiri yang mengerjakannya," tukas Rawa.Kendati demikian, Rawa masih enggan menjelaskan satu persatu anggota dewan yang bermain proyek tersebut. Menurutnya, data-data anggota dewan yang bermain proyek itu tetap akan dibawa ke jalur hukum."Nama-nama anggota dewan yang bermain proyek itu akan saya serahkan ke Presiden, KPK, atau Kejaksaan Agung. Kita sengaja tidak melaporkan hasil investigasi ini ke institusi penegakan hukum di Riau. Sebelumnya hal yang sama pernah kita laporkan, namun tidak mendapat tanggapan yang berarti," kata Rawa. (sss/)