Pascapenembakan Relawan Asing, Pengamanan di Aceh Ditingkatkan

Jakarta - Pemerintah memutuskan meningkatkan pengamanan di Aceh menyusul kasus penembakan seorang relawan asing. Namun upaya tersebut belum sampai pada tahap penambahan pasukan.Hal ini disampaikan Kapolri Jenderal Pol Da'i Bachtiar usai rapat terbatas di Kantor Menko Polhukam, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (24/6/2005)."Kita bicarakan bagaimana langkah-langkah pengamanan. Jangan sampai mereka yang membantu rekonstruksi dan rehabilitasi di Aceh terganggu. Keputusannya, meningkatkan pengamanan di sana," ungkap Da'i.Masalahnya, lanjut Da'i, status di Aceh yang kini darurat sipil membuat aparat harus bekerja keras menjamin keamanan masyarakat di Aceh."Dulu dengan status darurat sipil, kita bisa buat aturan. Tapi sekarang pakai KUHAP seperti di Jakarta yang tidak ada kelompok bersenjata. Padahal di Aceh ada GAM," tutur Da'i.Meski berupaya meningkatkan sistem keamanan di Aceh, diakui Da'i, pemerintah belum memutuskan menambah jajaran pasukannya di Aceh. "Belum sampai pada tingkat penambahan pasukan, tapi yang ada ditertibkan, jangan sampai terjadi lagi," katanya. Ditambahkan Da'i, tidak ada maksud dari pemerintah untuk menyalahkan pihak asing di Aceh. Namun, pemerintah sangat mengharapkan mereka bersedia melakukan komunikasi jika ingin pergi ke lokasi yang rawan. "Ini penting. Kalau perlu pengawalan, why not! Kita akan lakukan," tandasnya.Namun apakah pemerintah akan melakukan pembatasan wilayah bagi orang asing, Da'i hanya mengatakan, hal itu sangat tergantung proyek yang sedang mereka kerjakan. "Di mana pun kalau ada GAM, harus diamankan, kalau mereka bergerak di luar kegiatannya dan masuk daerah rawan," ujarnya.Da'i juga mengungkapkan, saat ini modus gerakan GAM mulai meniru gaya TNI. Mereka menggunakan pakaian TNI dan Polri, sehingga masyarakat menganggap mereka pasukan TNI atau Polri. "Tapi ternyata mereka menembak pasukan kita seperti di Aceh Timur," tukas Da'i. (sss/)