KPU RI Minta Polisi Usut Kasus OTT KPU Garut hingga Lavel Kecamatan

Serang - Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi meminta kepolisian mengembangkan kasus dugaan penyuapan KPU Garut sampai tingkat penyelenggara di kecamatan. Termasuk jika ada dugaan komisioner lain terlibat dalam kasus suap jelang Pilkada Garut tersebut.

"Kita tak mau menduga-duga berjamaah atau sendiri, kita membuka akses penegak hukum mengembangkan kasus ini. Jika memang ada komisioner lain terlibat maka kita terbuka untuk proses berikutnya," kata Pramono kepada wartawan di Serang, Banten, Selasa (27/2/2018).

Menurutnya, KPU RI membuka ruang sebesar-besarnya bagi kepolisian untuk menegakan aturan kepada para penyelenggara pemilu yang melanggar aturan. Selain itu, pihaknya juga akan kooperatif jika ada informasi penyelenggara di daerah yang menerima aliran uang yang tidak sesuai dengan profil pekerjaanya.

"Mabes Polri punya mekanisme mengawasi perilaku jaringan kita di daerah, kita bisa kerja sama. Kami terbuka," ujarnya.

Pramono juga mengatakan, usai diberhentikan sementara, komisioner KPU Garut Ade Sudrajat sudah dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP). Jika terbukti, maka DKPP akan memberhentikan yang bersangkutan.

Hari ini, ia menambahkan bahwa ada dua komisioner KPU RI saat ini datang ke Garut untuk mengumpulkan fakta-fakta terkait dugaan penyuapan tersebut.

Sebelumnya, Satgas Money Politic Bareskrim Mabes Polri menangkap komisioner KPU Ade Sudrajat dan Ketua Panwaslu Garut Heri Hasan Basri. Penangkapan keduanya atas dugaan menerima suap untuk meloloskan salah satu pasangan di Pikada Garut. (bri/asp)