"Pemerintah semakin menyadari kritik itu bukan berarti kita reaktif menanganinya, tapi reaktif dalam menyempurnakan kebijakan. Bukan reaktif respons atas (kritik) itu, tapi reaktif atas apa yang dikritik itu," tutur Moeldoko saat detikcom berbincang di kantornya, Gedung Bina Graha, kompleks Istana Kepresidenan, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2018).
Mantan Panglima TNI itu lalu mencontohkan saat pemerintah menanggapi kritik soal cantrang. Pemerintah tak lantas beradu argumen dengan pengkritik, melainkan justru mengajak nelayan berdialog.
Presiden Jokowi bahkan sempat dikritik oleh Ketua BEM UI Zaadit Taqwa melalui sebuah aksi bak memberikan kartu kuning. Menurut Moeldoko, ada yang perlu diluruskan dari argumen kritik Zaadit.
"Kemarin salah satu teman kita yang menyampaikan 'kartu kuning' itu (mengkritik), 'untuk apa pemerintah bangun jalan yang hanya digunakan mobil pribadi?', ini kan pemahaman yang perlu disempurnakan. Bahwa pembangunan jalan tol dan infrastruktur yang lain, memiliki multiplier effect luar biasa," tutur Moeldoko.
Multiplier effect yang dimaksud adalah bagaimana distribusi kebutuhan pokok menjadi lebih lancar. Purnawirawan Jenderal TNI itu lalu menyebut perlu perbaikan pola komunikasi ke publik.
"Saya pikir itu yang sekarang saya lagi lakukan, bagaimana bangun komunikasi dengan berbagai pihak agar semakin bisa dipahami dengan bijaklah, gitulah," kata dia.
Kritik dari Komikus Jepang
 Moeldoko menjelaskan beda kritik dengan penghinaan. (Bagus Prihantoro Nugroho/detikcom) |
Seorang komikus asal Jepang yang tinggal di Thailand, Onan Hiroshi, membuat komik tentang Presiden Jokowi. Dalam komik itu, salah satunya, digambarkan Jokowi seakan jadi 'pengemis' kereta cepat.
KSP Moeldoko lantas mengatakan kritik dari perorangan seperti itu tak perlu ditanggapi pemerintah. Terlebih masih ada hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang.
"Sekali lagi, kita tak boleh hanya marah, hanya menyikapi dengan kontraproduktif, tapi semuanya kritik-kritik itu justru jadi pupuk agar kita semua, kalau tanaman itu jadi subur. Prinsipnya, pemerintah sekarang tak begitu alergi dengan kritik," ungkap Moeldoko.
Belakangan, Onan menyampaikan permohonan maaf lewat akun Twitter. Menurut Moeldoko, wajar jika Onan meminta maaf.
"Pada akhirnya kalau hal hal yang disampaikan belum tentu seperti situasi yang sebetulnya pasti pengkritik itu akan introspeksi, siapa pun, orang Indonesia sendiri," ujar dia.
Ketika kritik tak ditanggapi dengan marah, kata Moeldoko, pengkritik akan memahami kondisi sebenarnya. Menjalankan roda pemerintahan, menurutnya, tak semudah membalikkan telapak tangan.
"Tapi kalau hanya berkomentar memang mudah, tapi kalau kita masing-masing memiliki sikap bijak, maka sebetulnya kita menuju keseimbangan sempurna," kata Moeldoko.
Moeldoko lalu menjelaskan perbedaan antara kritik dan penghinaan. Pemerintah, kata Moeldoko, memang tak antikritik, tapi jangan sampai yang muncul justru bersifat menghina.
"Saya pikir kritik okelah, tapi kalau penghinaan, apalagi ke presiden sebagai simbol sebuah negara, janganlah. Nggak boleh, harus jelas, clear, harus bisa bedakan kritik dengan penghinaan," tutur Moeldoko. (bag/tor)
