KPK Juga Harap Plt Gubernur Tertibkan Izin Tambang

Jakarta - KPK meminta para pelaksana tugas (Plt) dan penjabat (Pj) gubernur bisa melakukan pencegahan korupsi di wilayah masing-masing. Salah satu pencegahan yang disebut KPK yaitu berkaitan dengan penertiban izin tambang.

"Soal apakah ada hubungan dengan kasus-kasus. Misalnya Sulawesi Tenggara, kami beri perhatian khusus termasuk Papua dan Kalimantan Barat. Tolong Plt yang baru itu, kalau mampu saja menertibkan izin yang berhubungan dengan tambang, itu sudah alhamdulillah sekali," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (26/2/2018).

Baca juga: Bertemu Mendagri, KPK Harap Plt Gubernur Ikut Cegah Politik Uang

Selain soal izin tambang, Syarif juga berharap ada sejumlah kasus yang dalam tahap penelaahan untuk diperbaiki para Plt dan Pj gubernur. Namun, Syarif tak merinci apa saja kasus yang dimaksud.

"Ada lagi beberapa kasus lain yang sifatnya masih dalam penelaahan yang kami harapkan bahwa Plt gubernur bisa memperbaiki hal itu," ucap Syarif.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bertemu dengan pimpinan KPK. Ia menyatakan pertemuan tersebut untuk memperkenalkan dan menerima masukan bagi Plt Gubernur Papua, Sudarmo, Plt Gubernur Sulawesi Tenggara, Saleh Lasata, Pj Kalimantan Barat, Dodi Riyadmadji, dan Pjs Gubernur Lampung, Didik Suprayitno. (haf/dhn)