Bertemu Mendagri, KPK Harap Plt Gubernur Ikut Cegah Politik Uang

Haris Fadhil - detikNews
Senin, 26 Feb 2018 17:22 WIB
Mendagri Tjahjo Kumolo di KPK (Foto: Haris Fadhil/detikcom)
Jakarta - KPK berharap banyak pada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo agar para pelaksana tugas (Plt) dan penjabat (Pj) gubernur dapat aktif mencegah politik uang saat pilkada 2018. Saat ini ada 4 Plt dan Pj Gubernur.

"Kami berharap dan memberitahukan pada Plt ini bahwa KPK bekerja sama dengan Kapolri ingin menyukseskan pemilukada serentak, tapi pada saat yang sama ingin mencegah tidak terjadinya politik uang," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (26/2/2018).

Selain itu, Syarif juga berharap adanya penguatan internal di pemerintah daerah. Tjahjo, disebut Syarif, telah menjelaskan area rawan korupsi seperti belanja perjalanan dinas, penyusunan anggaran, pajak bumi, dan retribusi penerimaan daerah, pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan, serta belanja hibah dan bansos.

"Jadi sebenarnya ini sudah searah dengan yang disarankan oleh KPK. Ditambah beberapa hal dari KPK sendiri, yaitu peningkatan kualitas pengawas internal di daerah," ujar Syarif.

Tjahjo, di tempat yang sama, juga menyebut upaya membangun pemerintah yang bersih terus dilakukan. Dia berharap pemerintah daerah mengundang KPK untuk memberikan masukan soal pencegahan.


"Yang kami ajak kemari, yakni Plt Gubernur Papua (Sudarmo), Sultra (Plt Gubernur Sulawesi Tenggara, Saleh Lasata), Kalimantan Barat (Pj Gubernur, Dodi Riyadmadji) dan Lampung (Pj Gubernur, Didik Suprayitno), termasuk calon Plt di 4 daerah yang nanti akan beriringan karena ada yang masa gubernur sekarang ini habis, ada yang sedang cuti kampanye," ujar Tjahjo.

"Banyak hal tadi dapat arahan, dapat masukan dari KPK. Kami ingin membangun pemerintahan yang bersih, saya kira kami juga mempersiapkan semua teman-teman di daerah untuk bisa mengundang KPK setiap saat hadir dan memberikan berkaitan dengan pencegahan, korsupgah dan lain-lain," imbuhnya.

Saat ditanya apakah calon Plt di 4 daerah yang dimaksud termasuk untuk provinsi Jambi, Tjahjo enggan menjawabnya. Ia pun tak menjawab secara tegas apakah para Plt nantinya diambil dari perwira tinggi di kepolisian dan TNI atau bukan.

"Yang calon kami belum bisa menyampaikan karena masih menunggu Keppres," ucap Tjahjo.

"Saya kira kami tak ingin terjebak dikotomi itu ya. Gitu saja, saya kira orang yang mampu," pungkasnya.

(haf/dhn)