Drama Cawapres Jokowi: JK yang Terkuat Terganjal Konstitusi

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Senin, 26 Feb 2018 12:05 WIB
Foto: Andhika Prasetia/detikcom
Jakarta -

PDIP mengkaji Duet Jokowi-JK jilid II di Pilpres 2019. Begitu dilempar, isu ini langsung kontroversial.

Faktanya memang Jusuf Kalla adalah cawapres terkuat di berbagai rilis survei politik terkini. Namun fakta juga, banyak pakar hukum tatanegara menyebut majunya JK sebagai cawapres periode kedua Jokowi ini berhadapan dengan konstitusi.

Dari hasil survei Poltracking yang dilakukan di awal Februari 2018 ini, dari top of mind dari pertanyaan terbuka (jawaban spontan) terhadap calon Wakil Presiden, menempatkan JK di posisi teratas cawapres dengan 15,0% suara responden diikuti Gatot Nurmantyo (4,3%) dan Anies Baswedan (4,1%).

Survei ini dilakukan Poltracking Indonesia pada 27 Januari-3 Februari 2018 dengan cara wawancara di lapangan. Survei menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan jumlah sampel 1.200 responden dengan margin of error kisaran 2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95%.

Tak hanya Poltracking, lembaga survei lain juga memperoleh hasil serupa terkait capres pendamping Jokowi yakni JK masih yang terkuat. Namun sayangnya wacana Jokowi-JK jilid II yang dilempar PDIP menuai kontroversi karena berhadapan dengan konstitusi.

"Di Pasal 7 UUD kita, menyebutkan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun, sesudahnya hanya dapat dipilih satu kali periode atau satu kali jabatan untuk jabatan yang sama," ujar Pakar Hukum Tata Negara Universitas Negeri Jember Bayu Dwi Anggono dalam perbincangan, Senin (26/2/2018).

Pandangan senada juga terlontar dari Partai Golkar yang merupakan salah satu parpol pengusung Jokowi. Golkar ingin memastikan pemerintahan ke depan ada di jalur konstitusi.

"Prinsipnya bagi Partai Golkar jalannya dan pengelolaan Pemerintahan ini harus dilaksanakan sesuai dengan rel konstitusi kita agar tidak melanggar aturan perundang-undangan," kata anggota Komisi II dari Golkar Ace Hasan Syadzily.

Meski Ace Hasan memahami ini bisa jadi kontroversi, karena tak ada aturan tegas disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan

Kontroversi ini pun bikin drama Jokowi-JK jilid II makin ramai diperbincangkan masyarakat. Lantas apa ujung drama ini? Masih mungkinkah Jokowi-JK Jilid II terwujud, atau pada akhirnya Jokowi duet dengan tokoh lain misalnya dengan Prabowo Subianto yang juga tak kalah jadi isu hot saat ini?

(van/tor)