Ratusan PNS Demo Tolak Kebijakan Bupati Wonogiri

Wonogiri - Pegawai negeri sipil (PNS) mendemo bupati tampaknya lagi jadi tren. Setelah PNS Temanggung ramai-ramai melakukan aksi demo menuntut bupatinya mundur, kini giliran PNS dan perangkat desa Wonogiri, Jawa Tengah melakukan aksi serupa menolak kebijakan Bupati Wonogiri Begug Purnomosidi.Aksi yang dilakukan oleh sekitar 500 PNS dan perangkat desa ini dilakukan di Lapangan Guru Krida Bakti, depan pendopo kabupaten Wonogiri, Jumat (24/6/2005). Setelah berkumpul, mereka bergerak menuju Pendopo Bupati Wonogiri dan diterima langsung oleh Begug Purnomosidi.Sambil tetap berdiri, salah seorang perwakilan PNS, Gunawan, pegawati Dinas Pendidikan Kecamatan Giritontro, langsung membacakan pernyatan sikap para PNS. Ada beberapa masalah dan tuntutan yang diangkat oleh para PNS ini. Pertama, PNS menolak penempatan kebijakan bupati Wonogiri terhadap jabatan PNS di jabatan struktural dan fungsional yang diwarnai kepentingan politik. Kedua, mereka menolak intervensi politik bupati kepada PNS sehingga PNS yang seharusnya berkonsentrasi sebagai pelayan masyarakat dan pelaksana tugas pemerintah, malah menjadi kader politik.Mereka juga menuntut tunjangan fungsional terhadap tenaga kesehatan, menuntut pemberian izin prinsip untuk pengkaplingan tanah milik koperasi perumahan pegawai PU, dan menolak penempatan jabatan PNS di perusahaan daerah, karena tidak sesuai dengan Perda. Selain Gunawan yang membacakan pernyataan sikap, rencananya langsung disusul oleh perwakilan dari perangkat desa angkat bicara. Namun, Bupati Begug tiba-tiba mengambil alih pengeras suara dan langsung menanyai beberapa orang secara personal. "Apakah benar kalian datang mewakili seluruh PNS di Wonogiri. Kalian yang perangkat desa apakah benar datang disuruh rakyat kalian," teriak Begug menanyai beberapa orang PNS.Saat Begug menanyai satu persatu, salah seorang kepala dusun mengatakan ikut aksi karena diperintah untuk datang oleh kepala desa. "Kepala desa juga ikut ke sini," ujarnya. Kemudian Begug kembali menanyai ke seluruh peserta aksi. "Apakah kalian dibayar, " teriak Begug. Massa dengan bersama-sama berteriak. "Tidaaakk!!".Usai mendengar jawaban tersebut, Begug langsung meninggalkan pendopo, tanpa menjawab berbagai tuntutan yang dibacakan perwakilan PNS. Sementara, tuntutan perwakilan perangkat desa belum sempat dibacakan.Ditinggal pergi bupatinya, para peserta aksi meneruskan demonya. Mereka kemudian meneruskan pembacaan tuntutan dari perangkat desa yang diwakili Kentut Suparyono, dari perangkat desa Tukul Rejo, Wonogiri. Perangkat desa ini menolak adanya intervensi politik di tingkat pemerintahan desa, menolak bantuan koperasi RT dari pemerintah, karena telah dipolitisir untuk kepentingan pribadi. Perangkat desa juga menolak intervensi camat mengenai masalah politik, janji-janji yang banyak diingkari dan hanya untuk kepentingan pribadi. Perangkat desa juga menolak bantuan kredit lunak karena hanya mengadu domba masyarakat, penerimanya hanya orang-orang yang punya kedekatan dengan kekuatan politik tertentu. Program tilik desa, tilik RT dan tilik RW juga ditolak, karena kenyataannya aspirasi masyarakat tidak terealisasi dan menambah beban pemerintahan desa dan masyarakat.Mereka juga menolak dana alokasi desa yang tidak mencerminkan kepentingan publik, karena justru membenani pemerintah. Salah satunya rehab rumah keluaga miskin yang seharusnya dianggarkan tersendiri dari dana sektoral pusat. Mengenai aksi tersebut, Begug mempersilakan masyarakat menyampaikan aspirasinya. Tapi jangan kemudian mengatasnamakan seluruh PNS dan perangkat desa seperti itu. Karena penyampaian aspirasi itu diatur dan ada mekanisme tersendiri. "Silakan saja kalo orang mau cari duit, saya tidak menghalang-halangi, tapi jangan main klaim seperti itu," tukas Begug sambil mengatakan tidak akan memberi sanksi kepada mereka karena mereka hanya orang-orang bayaran. Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Wonogiri Zainudin dari FPDIP dengan tegas mengatakan bahwa pihaknya mendapat informasi dari sejumlah perangkat desa yang tidak ikut acara itu. Mereka dibayar Rp 200 ribu perorang oleh seseorang yang mencalonkan diri dalam pilkada. Menurut rencana, Wonogiri menggelar Pilkada akhir tahun ini.Soal materi pernyataan sikapnya, Zainudin mengatakan program tilik RT, tilik desa dan tilik RW sudah berjalan 2 tahun dan selama ini tidak ada masalah. Dirinya mengaku heran, kenapa menjelang akhir jabatan, baru dipersoalkan. "Nuansa pilkada sangat kental dalam aksi ini, "ujarnya. (jon/)