Baru Dilepas, Mahasiswa Papua Ngacir ke Depdagri Lagi

Jakarta - Perjuangan mahasiswa Papua memang tidak ada matinya. Meski sudah ditangkapi aparat kepolisian Polres Jakarta Pusat, begitu dilepas, tanpa buang waktu mereka ngacir ke Gedung Depdagri lagi.Begitu sampai di Gedung Depdagri, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (24/6/2005), mereka langsung merangsek masuk lobi. Namun, 30-an mahasiswa ini harus gigit jari karena hingga kini belum ada satu pejabat pun yang bersedia menemui mereka.Padahal sehari sebelumnya, Sekjen Depdagri Probo Nurdjaman telah berjanji pukul 08.00 WIB mereka akan ditemui Mendagri M Ma'ruf. Sayangnya, Mendagri harus ke Sukabumi sejak Jumat pagi. Demikian juga sejumlah pejabat lainnya yang kini tidak ada di tempat.Mahasiswa yang menilai Depdagri mempermainkan mereka lalu marah. Sekonyong-konyong seorang mahasiswa menendang kaca gedung tersebut. Buntutnya, mereka langsung ditangkapi aparat Polres Jakpus.Namun, setelah digelandang ke Mapolres, Kapolres Jakpus Kombes Pol Sukrawardi Dahlan membebaskan mereka dan mengizinkan mereka kembali ke Gedung Depdagri untuk membicarakan tuntutan mereka.Sehari sebelumnya, mereka menggelar aksi demo di tempat yang sama. Mereka mendesak Gubernur Papua JP Solossa yang diduga terkait korupsi dana APBD ditindak tegas. Mereka juga meminta agar jabatan gubernur segera dibekukan. Tuntutan yang sama juga disampaikan untuk Bupati Jaya Wijaya David Huby dan Bupati Nabire AP Youw.Selain menuntut pemeriksaan terhadap gubernur dan dua bupati di Papua, mereka juga menuntut Presiden SBY menetapkan Papua sebagai wilayah percontohan konsentrasi pemberantasan korupsi.Mereka juga menyampaikan sikap menentang militerisme di Papua dalam bentuk jaringan intelijen yang berpeluang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok kepentingan tertentu.Selain masalah korupsi, mereka juga menyoroti pilkada di Papua. Mereka meminta agar pelaksanaan pilkada tidak diintervensi pihak mana pun, dan mendesak seluruh wewenang pelaksanaan pilkada diserahkan pada KPU pusat.Mereka juga meminta audit dana otonomi khusus 2001-2004 di Papua, mengusut para cukong illegal logging, koruptor, dan separatis berdasi di seluruh tanah Papua. (umi/)