DetikNews
Jumat 23 Februari 2018, 15:24 WIB

Kompolnas Dukung Pembatalan Rencana Pj Gubernur dari Pati Polri

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Kompolnas Dukung Pembatalan Rencana Pj Gubernur dari Pati Polri Sekretaris Kompolnas Bekto Suprapto saat meninjau tes akademis calon taruna Akpol 2017 beberapa waktu lalu (dok. Istimewa)
Jakarta - Kompolnas menyambut baik keputusan dari Menko Polhukam Wiranto untuk tidak melanjutkan rencana pengisian penjabat (Pj) gubernur di Sumatera Utara (Sumut) dan Jawa Barat (Jabar) dari perwira tinggi Polri. Rencana itu dianggap menyebabkan timbulnya masalah di tubuh Polri.

"Kami berterima kasih kepada Menko yang sudah membatalkan rencana penunjukkan Plt Polri, itu kan masalah besar untuk Polri. Bukan maunya Polri tapi maunya dari pihak lain. Tapi polisi jadi babak belur seolah-olah itu maunya Polri," kata Sekretaris Kompolnas Bekto Suprapto di kantor Menko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (23/2/2018).


Bekto mengatakan Kompolnas mendukung keputusan dari Wiranto itu. "Ya dukung, harus dukung," ujarnya.

Menurutnya, keputusan soal penghentian rencana Pj gubernur yang berasal dari perwira polisi tidak perlu dikaji lagi. Hal ini dikarenakan pemerintah telah mendapatkan berbagai masukan dari masyarakat.

"Bukan keputusan, belum ada keputusan baru usulan. Baru usulan dari Mendagri minta pada Kapolri, karena diminta jadi diberikan nama," jelasnya.


Namun, Bekto menegaskan Kompolnas tidak ikut dalam memberikan pertimbangan dengan alasan telah masuk ke wilayah politik. "Kompolnas tidak (ikut terlibat) karena itu urusan politik. Tidak ke situ tapi Kompolnas ikut babak belur saja kalau ditanya kalian seperti ini. Jadi susah bukan domain kerjaan kompolnas itu," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Wiranto membatalkan usulan Pj gubernur Sumut dan Jabar dari perwira tinggi Polri. Keputusan ini diambil setelah Wiranto berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.


"Untuk Jabar dan Sumut setelah saya koordinasikan dengan Kapolri dan kita evaluasi hasilnya perlu perubahan. Dengan demikian, berita yang beredar di masyarakat tentang nama kedua Pati Polri sebagai PLK tidak lagi valid," kata Wiranto kepada detikcom, Jumat (23/2/2018).

Keputusan ini diambil setelah pemerintah mendengar aspirasi penolakan jenderal Polri menjadi Pj gubernur. Pemerintah akan mengkaji kembali penempatan Pj gubernur.

"Surat sudah dilayangkan dan belum dijawab sebenarnya apalagi di-SK-kan oleh suatu SK yang resmi, belum. Tapi kan sudah ada reaksi yang cukup panas dari berbagai pihak," sambungnya.
(fiq/jbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed