.webp)
Taufik mengatakan kebijakan pengoperasian becak di Jakarta masih terbentur aturan. Karena itu, pimpinan DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra ini memastikan akan mendorong Pemprov DKI merevisi Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
"Ya, sekarang (becak) yang ada aja nggak diurusin. Sudah ini kan realitasnya ada di kampung. Yang ada kita nggak pernah ributin tuh. Nah, supaya jangan dikejar-kejar ya udah makanya diganti (perdanya). Revisi perda kita dorong," kata Taufik saat ditemui di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (23/2/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 Model becak yang ditunjukkan Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik. (Zhacky/detikcom) |
Taufik mendorong revisi perda soal becak ini karena dirinya sedang memproduksi becak yang lebih modern. Untuk desain becaknya, si pengemudi berada di depan, sedangkan penumpang di belakang. Saat ini baru 5 unit becak yang dia produksi.
"Manual saja ini. Saya baru bikin lima becak modifikasi. Anggarannya dari kita sendiri, ini lagi uji kelayakan," kata Taufik.
 Model becak yang ditunjukkan Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik. (Zhacky/detikcom) |
Taufik menuturkan, untuk memproduksi satu unit becak, dibutuhkan anggaran Rp 7 juta. Becak yang dia produksi nantinya memiliki atap untuk melindungi penumpang.
"(Anggaran satu unit) Rp 7 juta. Ini tinggal dikasih cap (atap)," ujar Taufik.
Kegiatan produksi becak dilakukan Taufik setelah dia menjalani masa reses ke daerah pemilihannya, di Warakas dan Pademangan. Nantinya, untuk bisa memiliki becak modifikasi buatan Taufik, para tukang becak tak perlu membayar.
"Ya sementara waktu saya reses di Pademangan minta juga. Di Pademangan kan ada juga becak. Saya bilang sabar, pelan-pelan. (Becak yang sedang diproduksi untuk wilayah) Warakas, kampung saya. Di Warakas tuh emak-emak pagi-pagi ke pasar naik becak. Nggak (perlu bayar), dituker saja," papar Taufik. (zak/hri)
