Jumat 23 Februari 2018, 13:14 WIB
Alasan Wiranto Batalkan Usul Pj Gubernur dari Jenderal Polri
Menko Polhukam Wiranto (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta -
Usulan penjabat (Pj) gubernur Sumatera Utara dan Jawa Barat dari perwira tinggi Polri akhirnya dibatalkan Menko Polhukam Wiranto. Wiranto menyebut usulan tersebut sudah menuai reaksi negatif dari masyarakat.
"Memang itu kan belum diputuskan, belum ada surat keputusannya. Hanya ada informasi bahwa di Jabar dan Sumut itu akan diisi oleh polisi Plt-nya kan dari Mabes dan ternyata mengandung penilaian negatif dari masyarakat sehubungan dengan masalah-masalah politik," kata Wiranto di kantor Menko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (23/2/2018).
"Ya kita ganti saja kenapa. Atau kebijakannya kita ubah, nggak ada masalah kok. Yang penting nggak usah ribut supaya tenang pilkada itu," sambungnya.
Wiranto mengaku sudah berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo terkait rencana Pj gubernur Sumut dan Jabar. Pemerintah tetap akan mendengarkan aspirasi dari masyarakat.
"Aspirasi rakyat kan macam-macam yang positif kita tangkap, yang negatif tentunya kita eliminasi. Nah dari berbagai masukan itu kemudian ada suatu pertimbangan, terutama di Kemendagri dan Polri, untuk mendengarkan aspirasi rakyat," terangnya.
Wiranto menjelaskan Pj gubernur yang berasal dari perwira Polri masih bersifat rencana dan belum ada usulan yang masuk ke pemerintah.
"Tunggu saja nanti hasilnya yang penting pemerintah dengar aspirasi masyarakat," tegasnya.
(fiq/fdn)
"Memang itu kan belum diputuskan, belum ada surat keputusannya. Hanya ada informasi bahwa di Jabar dan Sumut itu akan diisi oleh polisi Plt-nya kan dari Mabes dan ternyata mengandung penilaian negatif dari masyarakat sehubungan dengan masalah-masalah politik," kata Wiranto di kantor Menko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (23/2/2018).
"Ya kita ganti saja kenapa. Atau kebijakannya kita ubah, nggak ada masalah kok. Yang penting nggak usah ribut supaya tenang pilkada itu," sambungnya.
Wiranto mengaku sudah berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo terkait rencana Pj gubernur Sumut dan Jabar. Pemerintah tetap akan mendengarkan aspirasi dari masyarakat.
"Aspirasi rakyat kan macam-macam yang positif kita tangkap, yang negatif tentunya kita eliminasi. Nah dari berbagai masukan itu kemudian ada suatu pertimbangan, terutama di Kemendagri dan Polri, untuk mendengarkan aspirasi rakyat," terangnya.
Wiranto menjelaskan Pj gubernur yang berasal dari perwira Polri masih bersifat rencana dan belum ada usulan yang masuk ke pemerintah.
"Tunggu saja nanti hasilnya yang penting pemerintah dengar aspirasi masyarakat," tegasnya.
(fiq/fdn)
