Hemat BBM, Pejabat Kalau Perlu Naik Sepeda ke Kantor

Jakarta - Ajakan pemerintah untuk melakukan penghematan BBM mendapat tanggapan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). YLKI menilai ajakan penghematan BBM tidak hanya dibebankan kepada rakyat. Pejabat juga harus berhemat, kalau perlu naik sepeda atau kendaraan umum ketika berangkat ke kantor. Mau?YLKI menilai kebijakan pemerintah mengajak masyarakat untuk hemat BBM di atas kertas cukup baik. Namun kebijakan itu agaknya sebagai bentuk pengalihan atas ketidakmampuan atau kegagalan pemerintah dalam mengelola kebijakan energi nasional. "Sangat boleh jadi, sumber penyebab kelangkaan BBM karena amburadulnya manajamen Pertamina. Tidak fair, kalau dampak itu ditimpakan kepada konsumen," kata Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, kepada detikcom di Jakarta, Jumat (24/6/2005).Ajakan hemat BBM sesungguhnya sangat terlambat. Idealnya gerakan ini dicanangkan sejak harga minyak mentah dunia kacau balau. Pemerintah seharusnya menerapkan darurat energi atau state energy emergency seperti yang dilakukan Amerika Serikat ketika diboikot negara Arab karena mendukung Israel. Pemerintah AS mewajibkan rakyatnya melakukan penghematan dengan mengurangi tingkat kecepatan kendaraan dan mengurangi tingkat kedinginan AC pada ruangan.Seharusnya pejabat pemerintah, termasuk presiden dan wakil presiden juga memberikan contoh berhemat BBM. Misalnya ke kantor dengan menggunakan kendaraan umum. Di Belanda dan negara lain, pejabat pemerintah sudah biasa menggunakan kendaraan umum saat ke kantor. Bahkan beberapa menteri Belanda malah menggunakan sepeda ke kantornya. "Tanpa itu semua rakyat akan muak dengan kebijakan itu," kata Tulus.Pada kasus tertentu, masyarakat kelas bawah sebenarnya telah menghemat BBM karena ketidakmampuan ekonominya. Tapi mau kah para pejabat ikut berhemat BBM, seperti yang telah dilakukan rakyat? (mar/)