Kamis 22 Februari 2018, 19:28 WIB
Pungli untuk Suap, Plt Kadinkes Jombang Mengaku Diancam Dipecat
Plt Kadinkes Jombang nonaktif Inna Sulistyowati (Nur Indah Fatmawati/detikcom)
Jakarta -
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan (Plt Kadinkes) Jombang nonaktif Inna Sulistyowati mengaku diancam akan dipecat apabila tidak memberikan suap kepada Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko. Duit suap itu berasal dari pungutan liar dana kutipan puskesmas.
"(Ada ancaman) pecat (jika tidak menuruti perintah)," kata Inna setelah menjalani pemeriksaan di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (22/2/2018).
Dari hasil pungli, Inna mengumpulkan uang ratusan juta rupiah. Dia menyebut pungli yang dilakukannya atas perintah Nyono.
"Totalnya sekitar Rp 675 (juta)," kata Inna.
Dalam perkara ini, Nyono disangka menerima suap dari Inna. Dana berasal dari pungli yang dilakukan Inna terhadap dana kapitasi yang diterima 34 puskesmas di Jombang.
Dana tersebut merupakan sistem mekanisme pembiayaan dalam sistem jaminan kesehatan nasional terhadap Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Inna, disebut KPK, melakukan pungli itu sejak Juni 2017 hingga terkumpul Rp 434 juta.
Inna kemudian menyetor uang Rp 200 juta agar Nyono menetapkan Inna sebagai Kadinkes Pemkab Jombang definitif. Inna melakukan pungli lainnya, yaitu terkait izin operasional sebuah rumah sakit swasta di Jombang.
Dari pungli itu, Inna menyerahkan Rp 75 juta kepada Nyono. Duit itu telah dipakai Nyono sebesar Rp 50 juta untuk keperluan pembayaran iklan terkait kampanye dalam rangka maju lagi ke Pilkada Bupati Jombang 2018.
(nif/dhn)
"(Ada ancaman) pecat (jika tidak menuruti perintah)," kata Inna setelah menjalani pemeriksaan di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (22/2/2018).
Dari hasil pungli, Inna mengumpulkan uang ratusan juta rupiah. Dia menyebut pungli yang dilakukannya atas perintah Nyono.
Dalam perkara ini, Nyono disangka menerima suap dari Inna. Dana berasal dari pungli yang dilakukan Inna terhadap dana kapitasi yang diterima 34 puskesmas di Jombang.
Dana tersebut merupakan sistem mekanisme pembiayaan dalam sistem jaminan kesehatan nasional terhadap Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Inna, disebut KPK, melakukan pungli itu sejak Juni 2017 hingga terkumpul Rp 434 juta.
Inna kemudian menyetor uang Rp 200 juta agar Nyono menetapkan Inna sebagai Kadinkes Pemkab Jombang definitif. Inna melakukan pungli lainnya, yaitu terkait izin operasional sebuah rumah sakit swasta di Jombang.
Dari pungli itu, Inna menyerahkan Rp 75 juta kepada Nyono. Duit itu telah dipakai Nyono sebesar Rp 50 juta untuk keperluan pembayaran iklan terkait kampanye dalam rangka maju lagi ke Pilkada Bupati Jombang 2018.
(nif/dhn)
