Ketua MPR: Bila Kasus Novel Tak Tuntas, Jokowi Rugi di Tahun Politik

Jakarta - Setelah menjalani perawatan di Singapura akibat teror penyiraman air keras, penyidik senior KPK Novel Baswedan telah kembali ke Indonesia. Ketua MPR Zulkifli Hasan berharap kepulangan Novel menjadi momen koreksi diri bagi aparat kepolisian.

Sebab, kasus penyiraman air keras terhadap Novel telah terombang-ambing sejak terjadi pada April 2017. Hingga saat ini, pelaku penyerangan Novel belum terungkap.

"Momentum kepulangannya Novel Baswedan menjadi koreksi bagi aparat kita, kepolisian untuk segera menyelesaikan kasus Novel Baswedan agar tidak jadi pertanyaan terus dan tidak jadi isu yang tak berkesudahan," kata Zulkifli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/2/2018).

Dia mendorong agar kasus teror terhadap Novel dapat segera dituntaskan. Sebab, nama Presiden Joko Widodo menjadi taruhan.

"Pada akhirnya kalau ini tidak selesai, yang dirugikan Presiden. Apalagi ini sudah masuk tahun politik. Agustus sudah pendaftaran capres-cawapres. Pada akhirnya Presiden yang akan dirugikan," ujar Ketua Umum PAN itu.

Diketahui, Novel Baswedan telah tiba di Jakarta pagi tadi. Ia pun langsung menyambangi kantor KPK.

Novel disiram air keras pada 11 April 2017 di kompleks rumahnya di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Novel kemudian menjalani perawatan di Singapura selama hampir 10 bulan.

Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis pernah menyampaikan tim besar untuk penanganan kasus Novel. Ada 167 penyidik yang dikerahkan untuk mengungkap kasus ini. Sebanyak 66 saksi sudah dimintai keterangan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan bakal terus mendorong Kapolri Jenderal Tito Karnavian menuntaskan kasus Novel. Bila Polri menyerah menangani kasus ini, Jokowi akan mendorong langkah lain.

"Ya ini saya akan terus kejar di Kapolri, di Polri agar kasus ini menjadi jelas dan tuntas siapa pun pelakunya. Sampai saat ini akan kita kejar terus, akan kita kejar terus Polri. Dan Polri juga sudah saya sampaikan, kalau Polri sudah gini (angkat tangan), baru kita mulai step yang lain," kata Jokowi, Selasa (20/2) kemarin. (tsa/dnu)