Pengamat Soroti Masalah Komunikasi Jokowi-Yasonna soal UU MD3

Jakarta - Presiden Jokowi belum mau menandatangani revisi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Menurut Menkumham Yasonna Laoly, Jokowi kaget terhadap pasal imunitas dan pemanggilan paksa.

Pakar komunikasi politik Paramadina, Hendri Satrio, menyoroti hubungan antara Laoly dan Jokowi. Menurut dia, ada masalah komunikasi.

"Memang ada kemungkinan Presiden tahu tidak lengkap. Nah, inilah komunikasi, masalah legenda di tubuh Kabinet Kerja muncul kembali," ujar Hendri saat berbincang dengan detikcom, Kamis (22/2/2018).

Kemenkumham merupakan perwakilan pemerintah untuk membahas revisi UU MD3 dengan DPR. Menurut Hendri, seharusnya pemerintah sudah tahu soal pasal tersebut.

"Saya yakin sudah sampai, media juga rajin memberitakan," imbuh Hendri.

Namun, menurut Hendri, alasan Jokowi untuk tak meneken revisi UU tersebut belum kuat. Hendri berpendapat seharusnya Jokowi menyatakan revisi undang-undang ini belum mendesak sehingga dirinya belum bersedia menandatangani.

Sementara itu, Jokowi beralasan dirinya menilai UU MD3 yang telah direvisi menimbulkan keresahan. Hal itu membuat dia masih urung menandatanganinya.

"Ya saya memahami keresahan-keresahan yang ada di masyarakat. Banyak yang mengatakan, ini hukum dan etika kok dicampur aduk. Ada yang mengatakan politik sama hukum kok ada campur aduk. Ya itu pendapat-pendapat yang saya baca, yang saya dengar di masyarakat," kata Jokowi saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. (bag/rvk)