DetikNews
Rabu 21 Februari 2018, 18:53 WIB

Gubernur Sulut Mengeluh Gaji Kecil, Pimpinan DPR: Ada Ketimpangan

Parastiti Kharisma Putri - detikNews
Gubernur Sulut Mengeluh Gaji Kecil, Pimpinan DPR: Ada Ketimpangan Taufik Kurniawan (Parastiti Kharisma Putri/detikcom)
Jakarta - Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengeluhkan gajinya yang kecil dan meminta Presiden Joko Widodo menaikkan gaji kepala daerah untuk menekan tingkat korupsi kepala daerah. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menuturkan perlu ada standardisasi baru gaji pejabat negara.

"Dulu pernah saya sampaikan bahwa struktur gaji para pejabat negara maupun aparatur negara ini memang harus dibuat standardisasi yang baru. Jadi permasalahannya bukan kurang atau kecil atau cukup atau permasalahannya setuju atau tidak setuju," kata Taufik saat dihubungi, Rabu (21/2/2018).

Ia memandang saat ini terlihat ada ketimpangan gaji antara pejabat negara dan pejabat direksi BUMN. Pasalnya, dikatakan Taufik, gaji pejabat direksi BUMN bahkan melebihi presiden.


"Dulu saya menyampaikan, di antara struktur pegawai pemerintahan, kemudian di antara para pejabat publik, kemudian juga para aparatur kita, baik Kepolisian maupun TNI-Polri, itu apabila dilihat dalam posisi yang sekarang ini terjadi ketimpangan take home pay yang masih sangat jomplang dengan para pejabat direksi BUMN," tuturnya.

"Ada direksi BUMN itu gajinya di atas Rp 300 juta per bulan, ada juga Rp 400 juta. Belum nerima tantiem bonusnya tiap tahun. Sehingga bahkan gaji presiden saja kalah jauh secara struktur gajinya ya yang resmi dibandingkan dengan kepala direksi BUMN," sambung Taufik.

Wakil Ketua DPR bidang ekonomi dan keuangan ini pun berharap Menteri Keuangan Sri Mulyani segera merestrukturisasi standar gaji secara menyeluruh. Tak hanya pejabat negara, sebut Taufik, tapi juga standar gaji pejabat direksi BUMN.

Gubernur Sulut Mengeluh Gaji Kecil, Pimpinan DPR: Ada KetimpanganOlly Dondokambey (Nur Indah Fatmawati/detikcom)

"Ya secepatnya (perlu direstrukturisasi). Karena sekarang kalau tidak segera direstrukturisasi gaji sesuai dengan standar yang terbaru, yang pasti terjadi ketidakadilan antara pejabat. Saya minta restrukturisasinya juga harus menyeluruh sebagai bendahara negara di Kementerian Keuangan," ujar Waketum PAN itu.

Meski begitu, Taufik tak menyebut restrukturisasi standar gaji dapat mengurai kasus korupsi di tingkat kepala daerah. Namun standar gaji yang tak kunjung diperbarui membuat sistem gaji menjadi semrawut.


"Semua dari anggota DPRD, pegawai golongan tingkat I, golongan II, semuanya direstrukturisasi. Jadi saya tidak mengatakan ini dapat mengurai korupsi atau tidak, tapi ya karena itu semuanya semrawut," sebut Taufik.

Sebelumnya Olly meminta Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyampaikan pesan kepada Presiden Jokowi untuk menaikkan gaji kepala daerah untuk menekan tingkat korupsi kepala daerah. Ia juga menjamin, jika gaji gubernur naik, tak ada kepala daerah yang melakukan korupsi.

"Alangkah baiknya apabila bisa melalui Ibu Basaria Panjaitan selaku Wakil KPK RI bisa menyampaikan pesan kepada Presiden Jokowi apabila gaji kepala daerah besar, Olly Dondokambey selaku kepala daerah Sulawesi Utara jamin kepala daerah dan kepala daerah kabupaten lainnya tidak ada lagi ditemukan praktik korupsi," beber Olly.
(yas/elz)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed