DetikNews
Rabu 21 Februari 2018, 17:05 WIB

Jokowi Enggan Teken UU MD3, Fahri Hamzah: Satu Kabinet Gagal

Parastiti Kharisma Putri - detikNews
Jokowi Enggan Teken UU MD3, Fahri Hamzah: Satu Kabinet Gagal Fahri Hamzah (Lamhot Aritonang/detikcom)
FOKUS BERITA: Polemik UU MD3
Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut Presiden Joko Widodo enggan menandatangani UU MD3 yang telah disahkan karena pasal-pasalnya membuat DPR menjadi imun dan antikritik. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritiknya.

"Kalau nggak negarawan itu nggak bakal paham pasal-pasal itu. Kalau kita ini terus-menerus pikirannya itu curiga atau sudah teracuni oleh politik dan hukum kita yang rada-rada kacau dalam 20 tahun transisi ini ya memang itu susah dimengerti," kata Fahri di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/2/2018).

Ia lantas menyamakan aturan hak imunitas anggota DPR di UU MD3 dengan yang ada di UUD 1945. Hak imunitas anggota DPR diatur dalam UUD 1945 setelah diamendemen dan ada di Pasal 20A. Dalam naskah asli UUD 1945, hak imunitas anggota Dewan tidak diatur.


"Jangan-jangan presiden tidak tahu hak imunitas itu ada di Undang-Undang Dasar, sebab orang-orang berusaha meyakinkan presiden bahwa imunitas itu cuma ada di UU MD3, itu salah itu," cetusnya.

Jika sampai akhir Jokowi tidak juga meneken UU MD3 yang telah disahkan, Fahri menyebut Kabinet Kerja telah gagal memahami falsafah demokrasi. Seluruh anggota kabinet dikatakannya akan menanggung kegagalan.

"Makanya kalau sampai akhir Pak Jokowi tidak teken UU MD3, maka semua kabinet itu gagal memahami falsafah demokrasi, trias politica dan sebagainya. Satu kabinet gagal semua. Nggak ngerti itu," tukas Fahri.


Adapun bunyi Pasal 20A UUD 1945 adalah sebagai berikut:

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

(2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

(3) Selain hak yang diatur dalam pasal pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.
(yas/elz)
FOKUS BERITA: Polemik UU MD3
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed