DetikNews
Rabu 21 Februari 2018, 15:29 WIB

Fahri Hamzah Minta Jokowi Teken UU MD3

Niken Widya Yunita - detikNews
Fahri Hamzah Minta Jokowi Teken UU MD3 Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (Gibran Maulana/detikcom)
Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang baru selesai direvisi harus berlaku. Setelah masuk lembaran negara, UU ini harus ditaati semua orang.

Hal itu disampaikan menjawab wartawan di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Rabu (21/2/2018), terkait UU MD3 yang menuai protes dari masyarakat karena dianggap memasung demokrasi dan memperkuat lembaga DPR. UU hasil revisi ini dibahas cukup lama antara DPR dan pemerintah serta disahkan pekan lalu. Awalnya revisi atas UU MD3 hanya untuk menambah kursi pimpinan DPR.

Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, setelah melaporkan soal UU MD3 kepada Jokowi di kantor Presiden, menyampaikan Jokowi cukup kaget mendengar laporannya. Disampaikan juga, Jokowi belum menandatangani dan kemungkinan tidak menandatangani UU MD3.



Namun Fahri berpendapat tidak etis jika Jokowi tidak menandatangani UU MD3.

"Presiden mau apa? Ini soal pikiran, jadi jangan emosional, kita memerlukan pikiran-pikiran kenegarawanan," kata Fahri sembari menambahkan muatan UU MD3 yang direvisi adalah buah pikiran yang benar. Sayangnya, masyarakat belum punya pemikir ketatanegaraan sehingga banyak kekacauan.

"Bisa dimengerti karena ini memang berat, tetapi harus disahkan karena pemerintah ikut membahas," kata Fahri dalam keterangan tertulis.

Fahri menambahkan falsafah UU MD3 memang berat sehingga, jika belum menjadi seorang negarawan, mereka tidak akan paham isi pasal-pasal UU MD3.

"Tak ada yang berani menjelaskan ke Presiden," ucapnya.

Padahal, menurut dia, hak imunitas itu sudah ada dalam UUD 1945, bukan di UU MD3, sehingga hak imunitas anggota DPR sudah ada sejak dulu. Di seluruh dunia pun, masih kata Fahri, anggota parlemennya memiliki hak imunitas, diberi kekuatan supaya kuat mengawasi pemerintah yang juga kuat.

Fahri membantah, setelah UU MD3 ini disahkan, DPR antikritik. "Tidak ada sejarahnya DPR kita antikritik dan membungkam demokrasi seperti banyak disampaikan masyarakat. Kalau ada berpendapat seperti itu berarti jalan pikirannya belum nyampai sehingga tidak paham filsafatnya," kata Fahri.
(nwy/tor)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed