DetikNews
Rabu 21 Februari 2018, 14:31 WIB

Istana Ingatkan agar Pilkada 2018 Tak Pecah Belah Masyarakat

Dyah Paramita Saraswati - detikNews
Istana Ingatkan agar Pilkada 2018 Tak Pecah Belah Masyarakat Diskusi Pilkada di Unika Atma Jaya (Dyah Paramita Saraswati/detikcom)
Jakarta - Istana menyoroti soal Pilkada Serentak 2018. Masyarakat pun diajak membentengi diri agar tidak mudah terpecah belah karena pilkada.

"Harus disadari bersama, meskipun melalui kontestasi politik, tapi ada kepentingan yang lebih besar untuk menjaga keutuhan masyarakat agar tidak terbelah," ujar Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Kepresidenan Eko Sulistyo dalam diskusi publik yang diadakan di Unika Atma Jaya, Semanggi, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2018).

Menurutnya, di era keterbukaan ketika media sosial tumbuh subur dan informasi bisa diterima dengan mudah, ada tantangan yang harus dihadapi menjelang pemilihan umum (pemilu). Tantangan tersebut seperti adanya persaingan tidak sehat lewat ujaran kebencian yang dapat merusak persatuan.


Apalagi secara teori, kata Eko, saat ini masyarakat sedang memasuki masa post truth. Maksudnya adalah masa ketika fakta tidak lagi menjadi satu-satunya hal yang bisa membentuk opini.

"Sekarang yang membuat opini itu justru persepsi, sehingga ranah ujaran kebencian dan fake news itu banyak sekali," ungkapnya.

Selain itu, Eko meminta komitmen para kandidat bersama-sama menjaga kedamaian selama pemilu. Dia melihat kondisi ini sebagai tantangan bagi media konvensional.

"Ini salah satu tantangan untuk media konvensional untuk memberikan suatu fakta yang bisa mempengaruhi opini masyarakat. Tantangan juga agar media supaya tidak terbawa arus partisan," terang Eko.


Dia memastikan negara hadir untuk melawan ujaran kebencian lewat berbagai regulasi. Senada dengan yang dikatakan Eko, Kombes Sri Suari dari Divisi Humas Polri mengatakan pihak kepolisian telah memberikan perhatian lebih mengenai ujaran kebencian dan berita hoax. Untuk itu, Polri telah membuat pasukan siber yang khusus menangani masalah itu.

"Dari 11 variabel yang mengancam (selama pemilu) yang diidentifikasi oleh kepolisian, salah satu yang mengancam adalah ujaran kebencian dan hoax," sebut Sri dalam kesempatan yang sama.

"Kepolisian sudah punya cyber troops (pasukan siber) yang mengamati mengenai hal itu. Dari pengamatan, ujungnya ke pilkada dan pemilu," imbuhnya.

Pilkada serentak akan berlangsung tahun ini. Ada 171 daerah yang akan memilih pemimpinnya lewat pemilu langsung. Sebanyak 171 daerah tersebut terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten.
(srs/elz)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed