Rabu 21 Februari 2018, 09:48 WIB
Gubernur Sulut Mengeluh Gajinya Kecil
Olly Dondokambey (ari saputra/detikcom)
Manado -
Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey mengeluhkan gajinya yang kecil. Ia meminta Presiden Joko Widodo menaikkan gaji kepala daerah untuk menekan tingkat korupsi kepala daerah.
"Saya sering kali didatangi banyak tamu dengan membawa proposal yang cukup banyak, sementara gaji murni seorang gubernur hanya dari Rp 5,8 juta/bulan," kata Olly.
Hal itu disampaikan dalam pertemuan Rapat Koordinasi dan Supervisi Program Pemberantasan Korupsi Terintergrasi Provinsi Sulawesi Utara, bersama Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di ruang CJ Rantung Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Rabu (21/2/2018). Hadir pula sejumlah kepala daerah kabupaten dan para pejabat tinggi daerah.
"Alangkah baiknya apabila bisa melalui Ibu Basaria Panjaitan selaku Wakil KPK RI bisa menyampaikan pesan kepada Presiden Jokowi apabila gaji kepala daerah besar, Olly Dondokambey selaku Kepala Daerah Sulawesi Utara jamin kepala daerah dan kepala daerah Kabupaten lainnya tidak ada lagi ditemukan praktik korupsi," kata Olly.
Dalam sambutannya, Basaria Panjaitan mengatakan harus bijaksana mengelola keuangan.
"Setiap kita sudah ada komitmen. Maksimalkanlah dana negara yang sudah disediakan tanpa harus mengorek dana pribadi nantinya jadi Sukamiskin (LP Sukamiskin, penjara khusus koruptor-red)," kata Basaria.
(asp/asp)
"Saya sering kali didatangi banyak tamu dengan membawa proposal yang cukup banyak, sementara gaji murni seorang gubernur hanya dari Rp 5,8 juta/bulan," kata Olly.
Hal itu disampaikan dalam pertemuan Rapat Koordinasi dan Supervisi Program Pemberantasan Korupsi Terintergrasi Provinsi Sulawesi Utara, bersama Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di ruang CJ Rantung Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Rabu (21/2/2018). Hadir pula sejumlah kepala daerah kabupaten dan para pejabat tinggi daerah.
Dalam sambutannya, Basaria Panjaitan mengatakan harus bijaksana mengelola keuangan.
"Setiap kita sudah ada komitmen. Maksimalkanlah dana negara yang sudah disediakan tanpa harus mengorek dana pribadi nantinya jadi Sukamiskin (LP Sukamiskin, penjara khusus koruptor-red)," kata Basaria.
(asp/asp)
