DetikNews
Selasa 20 Februari 2018, 18:21 WIB

Aparat Didorong Tegas terhadap Intoleransi dan Hoax

Yulida Medistiara - detikNews
Aparat Didorong Tegas terhadap Intoleransi dan Hoax Tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aktivis lawan intoleransi. (Yulida Medistiara/detikcom)
Jakarta - Sejumlah tokoh masyarakat memberikan enam seruan moral untuk menjaga dan memperjuangkan kebinekaan. Seruan itu dilakukan untuk menjaga persatuan bangsa menjelang Pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019.

Deklarasi seruan moral tersebut dihadiri sejumlah tokoh masyarakat, aktivis, dan tokoh agama. Seruan tersebut disepakati 185 tokoh, serta dibacakan secara bergantian oleh tokoh masyarakat.

Pertama, para tokoh masyarakat menyerukan masyarakat menjaga, merawat, dan memperjuangkan kebinekaan Indonesia. Caranya dengan melakukan cara-cara efektif menangani ancaman kebinekaan.

"Kita semua harus mengeluarkan segenap upaya yang efektif untuk mencegah dan menangani setiap ancaman atas kebinekaan tersebut," kata tokoh dari Agama Islam, Musdah Mulia, di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/2/2018).



Kedua, dia meminta penegak hukum menindak tegas dan merespons tindakan bagi mereka yang mengancam kebinekaan. Ketiga, aparat penegak hukum dan pemerintah diminta berpegang teguh pada kalimat Presiden Jokowi yang menyatakan 'tidak ada tempat bagi intoleransi di Indonesia'.

Aparat Didorong Tegas terhadap Intoleransi dan HoaxTokoh masyarakat, tokoh agama, dan aktivis lawan intoleransi. (Yulida Medistiara/detikcom)


"Presiden Joko Widodo berulang kali menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi intoleransi di Indonesia, dan kebebasan beragama merupakan hak setiap warga negara yang dijamin konstitusi. Maka standing position Presiden tersebut harus memberikan energi tambahan bagi setiap aparat pemerintahan di bawah kendali Prediden untuk menindak setiap ancaman atas kebinekaan," kata pengamat politik, Ray Rangkuti dalam kesempatan yang sama.

Keempat, setiap kompetisi di pesta demokrasi baik Pilkada dan Pilpres harus menghindari kampanye hitam, politisasi agama, syiar kebencian yang berbasis isu SARA yang dapat mengancam kohesi sosial, kebhinekaan san integrasi nasional.



Kelima, setiap elemen masyarakat memiliki peran di bidang pendidikan, baik di institusi pendidikan resmi hingga keluarga untuk berperan mendidik masyarakat menanamkan kebinekaan. Dengan begitu setiap orang memiliki cipta, rasa, dan karsa untuk berinteraksi secara damai dalam perbedaan dan keberagaman.

Keenam, menyerukan para tokoh dan pemuka agama sebagai simbol spiritualitas keagamaan, memiliki peran sentral merawat, menjaga, dan memperjuangkan kebinekaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Mereka harus memastikan bahwa pendidikan dan pengajaran keagamaan efektif membentuk kepribadian banhsa dan mencegah segala upaya yang dapat memecah-belah antar elemen bangsa dengan menggunakan sentimen keagamaan," kata Ray.

Sementara itu, Ketua Setara Institute Hendardi menyebut kegiatan ini bertujuan agar pemerintah dan penegak hukum tidak membiarkan isu hoax beredar, apalagi beredar menjelang Pilkada dan Pilpres.

"Karena itu kami mengambil inisiatif mengajak para tokoh, akademisi, dan aktivis untuk membuat seruan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum dan juga masyarakat. Buat pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan tindakan tegas terhadap cara-cara yang tidak kompatibel seperti dengan hoax medsos dan sebagainya," kata Hendardi.


(yld/dnu)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed