Anwar: Masukkan Auditor BPKP yang Nganggur ke BPK

Jakarta - Produktivitas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu dipertanyakan. Dari 11.000 entitas, baru 890-an yang terselesaikan. Mengapa? Menurut Ketua BPK Anwar Nasution, penyebabnya anggaran yang minim. Untuk menanganinya, Anwar meminta auditor Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menganggur dimasukkan ke BPK saja. Hal ini disampaikan Anwar Nasution saat diwawancarai detikcom di ruang kerjanya, di Kantor BPK, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (22/6/2005). Menurut Anwar, selama ini, BPK hanya diberi anggaran Rp 273 miliar per tahun. Bila dibandingkan dengan BPKP yang memiliki anggaran Rp 421 miliar, tentu cukup jauh. Menurut dia, organisasi di BPKP itu besar, namun banyak auditornya yang menganggur. Karena itu, untuk menuntaskan audit yang selama ini terbengkalai, Anwar meminta agar auditor BPKP yang menganggur diberikan kepada BPK. "Harapan kita, BPKP yang nganggur itu, bisa dimasukkan ke BPK, tapi pemerintah belum melakukan tindakan," kata Anwar.Data yang diberikan Anwar, hingga saat ini, bila dibandingkan BPKP, BPK memang selalu kalah besar. Dari segi karyawan, BPKP memiliki 7.600 karyawan. Sedangkan BPK hanya memiliki 2.850 karyawan. Dari segi pendidikan karyawannya, BPK juga kalah dibanding BPKP. Di BPKP, karyawan yang berijazah S1 sebanyak 5.110 orang, S2 sebanyak 602 orang, S3 sebanyak 10 orang, sedangkan SMA hanya 376 orang. Di BPK, karyawan berijazah S1 sebanyak 1.754 orang, S2 sebanyak 319 orang, S3 hanya seorang, sedangkan yang berijazah SMA cukup banyak sekitar 644 orang. Auditor yang dimiliki BPK juga lebih rendah. BPK hanya memiliki 2.382 auditor, sedangkan BPKP memiliki 5.000 auditor. Kantor perwakilan BPK juga lebih sedikit dibanding BPKP. Bila BPK hanya memiliki 9 kantor perwakilan, BPK memiliki 25 kantor perwakilan. Peralatan operasional? Lagi-lagi BPK lebih miskin dibanding BPKP. BPK hanya memiliki 1.202 komputer dan notebook, serta 136 kendaraan. Sedangkan BPKP memiliki 2.400 komputer dan notebook, dan 210 kendaraan. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan Anwar atas mandulnya kinerja BPK, berikut petikan wawancara wartawan detikcom, Hendi Suhendratio, dengan Anwar: Dari 11.000 entitas baru, mengapa baru 890-an yang terselesaikan?Ini masalah anggaran. Justru itu harapan kita, bagaimana kasih tugas ke BPK, tapi anggarannya dari mana. Apakah karena auditornya yang sedikit, sehingga perlu tambahan auditor?Itu yang kita harapkan. Jadi, kalau tidak ada uang, memangnya gampang cetak auditor, cetak akuntan. Harapan kita, BPKP yang nganggur itu bisa dimasukkan ke BPK, tapi pemerintah belum melakukan tindakan. Ada lembaga yang nganggur, tenaganya bagus-bagus, tidak adakerjaan. Sedangkan ada BPK, yang kekurangan tenaga, kekurangan kantor, kekurangan fasilitas kerja, duit tidak punya, orang tidak ada, fasilitas terbatas.Lantas, bagaimana untuk memperbaiki BPK? Organisasi BPK itu tergantung pada Pak Taufik, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Gaji BPK itu lebih rendah daripada BPKP. Dan memang, jika dilihat dari kualitasnya, BKPP itu jauh lebih bagus daripada BPK, dari segi latar belakang pendidikan BKP itu jauh lebih handal. (asy/)