DetikNews
Selasa 20 Februari 2018, 13:36 WIB

Lapor UU MD3 ke Jokowi, Menkum: Beliau Concern soal Imunitas DPR

Ray Jordan - detikNews
Lapor UU MD3 ke Jokowi, Menkum: Beliau Concern soal Imunitas DPR Yasonna Laoly (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) melaporkan pengesahan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) di DPR. Jokowi, disebut Laoly, menaruh perhatian besar terhadap pemberitaan mengenai pasal imunitas DPR dan pemanggilan paksa.

"Ini kan saya belum lapor ke Presiden tentang MD3 dengan segala kompleksitasnya, baru saya lapor. Beliau concern tentang berita-berita soal imunitas DPR, pemanggilan paksa. Pemanggilan paksa kan sudah ada di UU sebelumnya, hanya tinggal mengatur kita buat ketentuan bagaimana itu dilakukan melalui peraturan Kapolri," kata Laoly kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Laoly mengatakan pemerintah hanya menyetujui penambahan jumlah pimpinan DPR. Namun, dalam perkembangannya, DPR membuat penambahan pasal lain.

"Sebenarnya dulunya hanya satu soal yang disepakati dan pemerintah mengajukan DIM dan satu soal itu penambahan pimpinan, kami sepakat. Tapi dalam perkembangannya teman-teman DPR membuat tambahan pasal yang sangat banyak sekali," katanya.

Yasonna juga mengatakan dirinya menolak sebagian besar keinginan DPR pada saat rapat di DPR. Jika dia menyetujuinya, DPR akan menjadi powerfull.

"Dan boleh saya katakan melalui perdebatan panjang dan alot itu dua pertiga keinginan teman-teman DPR tidak saya setujui, lebih dari dua pertiga keinginan yang diminta DPR. Kalau kita setujui, waduh itu lebih super-powerfull lagi. Tapi okelah itu perdebatan politik biasa saja," jelasnya.

Salah satu hal yang menjadi perhatian Laoly adalah soal Mahkamah Kehormatan DPR yang dapat mengadukan seseorang karena DPR atau anggota DPR dalam menjalankan tugas direndahkan martabatnya.

"Jadi dia dalam melakukan tugas-tugas konstitusional direndahkan martabatnya direndahkan institusi DPR-nya, maka ini dapat diajukan oleh Mahkamah Kehormatan, tentu dengan proses, tidak individunya, supaya ada proses penyaringan dulu. Ini dalam rangka contempt of parlement, ide pokoknya di sana. Kesamaan antara anggota DPR direndahkan martabatnya, tapi institusi DPR dalam kerja konstitusinya seperti dalam persidangan ada contempt of court itu sebetulnya," jelasnya.

"Jadi tidak langsung, tapi mahkamah (DPR) menimbang dulu benar tidak merendahkan, ada filter di mahkamah (DPR). Itu yang menjadi perdebatan kita," imbuh Laoly.
(jor/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed