Selasa 20 Februari 2018, 13:11 WIB
MA-Menlu Perbarui MoU Bantuan Teknis Penanganan Perkada Perdata
KPU Pusat dan Gubernur DKI Tandatangani MoU (detikcom)
Jakarta -
Mahkamah Agung (MA) bersama Kementerian luar Negeri (Kemlu) memperbarui nota kesepahaman (MoU) mengenai bantuan teknis dalam perkara perdata. Bantuan teknis ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan penanganan perkara perdata lintas negara.
Penandatanganan ini dihadiri oleh Ketua MA Hatta Ali dan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi. Acaranya diberi tajuk 'Peningkatan Kualitas Layanan Publik bagi Pencari Keadilan'. Penandatanganan berlangsung di gedung MA, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (20/2/2018).
"Bahwa nota kesepahaman bermaksud untuk menegakkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, meskipun penggugat dan tergugat berdomisili di tempat yang jauh bahkan terpisahkan oleh yurisdiksi negara," kata Hatta Ali dalam sambutannya.
Ali mengatakan nota kesepahaman ini untuk mengisi kekosongan hukum di bidang bantuan hukum timbal balik perkara perdata yang memang belum memiliki teknis pengaturan di Indonesia.
"Karena bantuan hukum dalam bidang perdata di bidang peradilan belum diatur secara khusus oleh undang-undang, " kata Hatta Ali.
Di tempat yang sama, Menlu Retno mengatakan nota kesepahaman ini sudah berlangsung sejak 19 Februari 2013. Sedangkan dalam pembaruan nota kesepahaman kali ini, ada tiga pengaturan tambahan.
Adapun pengaturan itu, pertama, tentang mekanisme pengiriman surat rogatory dan penyampaian dokumen pengadilan dalam masalah perdata. Kedua, standardisasi format surat rogatory dan penyampaian dokumen pengadilan dalam masalah perdata. Ketiga, serta kurikulum pendidikan dan pelatihan hakim, panitera, dan juru sita.
"Saya menyambut baik penandatanganan satu MoU antara Kemlu dan MA serta perjanjian kerja sama lainnya. Semoga Kesepakatan ini semakin memperlancar peradilan lintas negara dalam masalah perdata sehingga benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Retno.
(dnu/dnu)
Penandatanganan ini dihadiri oleh Ketua MA Hatta Ali dan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi. Acaranya diberi tajuk 'Peningkatan Kualitas Layanan Publik bagi Pencari Keadilan'. Penandatanganan berlangsung di gedung MA, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (20/2/2018).
"Bahwa nota kesepahaman bermaksud untuk menegakkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, meskipun penggugat dan tergugat berdomisili di tempat yang jauh bahkan terpisahkan oleh yurisdiksi negara," kata Hatta Ali dalam sambutannya.
Ali mengatakan nota kesepahaman ini untuk mengisi kekosongan hukum di bidang bantuan hukum timbal balik perkara perdata yang memang belum memiliki teknis pengaturan di Indonesia.
"Karena bantuan hukum dalam bidang perdata di bidang peradilan belum diatur secara khusus oleh undang-undang, " kata Hatta Ali.
Di tempat yang sama, Menlu Retno mengatakan nota kesepahaman ini sudah berlangsung sejak 19 Februari 2013. Sedangkan dalam pembaruan nota kesepahaman kali ini, ada tiga pengaturan tambahan.
Adapun pengaturan itu, pertama, tentang mekanisme pengiriman surat rogatory dan penyampaian dokumen pengadilan dalam masalah perdata. Kedua, standardisasi format surat rogatory dan penyampaian dokumen pengadilan dalam masalah perdata. Ketiga, serta kurikulum pendidikan dan pelatihan hakim, panitera, dan juru sita.
"Saya menyambut baik penandatanganan satu MoU antara Kemlu dan MA serta perjanjian kerja sama lainnya. Semoga Kesepakatan ini semakin memperlancar peradilan lintas negara dalam masalah perdata sehingga benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Retno.
(dnu/dnu)
