"Ya tadi pagi saya sudah sampaikan ke Kementerian PU, pengawasannya agar diperketat. Saya hanya sampaikan itu saja. Pengawasan terhadap infrastruktur, konstruksinya, terutama konstruksi-konstruksi di atas memerlukan pengawasan yang lebih ketat lagi," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/2/2018).
Pengawasan ketat itu, lanjut Jokowi, perlu dilakukan karena proyek yang digawangi Kementerian PUPR banyak sekali. Dengan pengawasan ketat ini, diharapkan kelalaian dan kecelakaan kerja tidak terjadi lagi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi tak mempermasalahkan soal moratorium proyek yang dilakukan Kementerian PUPR, meski akan ada perhelatan akbar Asian Games di Jakarta dan Palembang tahun ini. Dia menegaskan tujuan moratorium tersebut adalah evaluasi total.
"Ini keputusan di Kementerian PU untuk saya kira untuk evaluasi total. Karena memang pekerjaannya banyak sekali, banyak sekali. Ada yang jadinya masih 2023, ada yang 2020, ada yang untuk ngejar Asian Games, ya memang seperti itu," katanya.
Jokowi menekankan semua pekerjaan, baik yang dikerjakan secara normal maupun secara cepat, perlu pengawasan manajemen kontrol yang tepat dan detail.
"Tadi pagi saya sampaikan ke Kementerian PU seperti itu," tambah Jokowi, yang menegaskan evaluasi tersebut juga disebabkan tingginya angka kecelakaan kerja.
(jor/idh)











































