DetikNews
Senin 19 Februari 2018, 18:29 WIB

Pengacara Sebut Tuntutan 2 Tahun Penjara Jonru Mengada-ada

Ibnu Hariyanto - detikNews
Pengacara Sebut Tuntutan 2 Tahun Penjara Jonru Mengada-ada Jonru (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta - Pengacara Jon Riah Ukur alias Jonru merasa keberatan atas tuntutan 2 tahun penjara dari jaksa kepada kliennya dalam perkara ujaran kebencian. Tuntutan jaksa disebut mengada-ada.

"Menurut kami, tuntutan itu mengada-ada, terlalu tinggi 2 tahun itu," ujar pengacara Jonru, Djudju Purwantoro, seusai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Cakung, Jaktim, Senin (19/2/2018).

Djudju menilai tidak ada unsur pidana yang dilanggar Jonru. Menurutnya, Jonru tidak terbukti melanggar UU ITE.

"Sebenarnya tidak ada yang bisa dibuktikan di persidangan itu. Tidak ada suatu akibat hukum yang ditimbulkan karena dakwaan di Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 UU ITE itu nggak ada faktanya," katanya.

Tuntutan jaksa dinilai pengacara Jonru bertentangan dengan fakta-fakta persidangan. Dia juga menyebut posting yang dilakukan oleh kliennya itu sesuai dengan fakta dan didasari oleh Alquran dan hadis.

"Tuntutan oleh jaksa itu sangat bertentangan dengan fakta persidangan seperti apa yang diungkapkan oleh klien kami, Saudara Jonru. Ini kan semua berdasarkan suatu kebenaran fakta juga yang didasarkan atas Alquran dan hadis," jelas Djudju.

Djudju lantas menerangkan salah satu persoalan yang dipermasalahkan jaksa mengenai Syiah. Menurut Djudju, Syiah memang organisasi yang dilarang Indonesia sehingga tidak pas jika jaksa mempermasalahkan hal tersebut.

"Dengan jelas bahwa Syiah itu bukan agama atau merupakan aliran yang memang dilarang di Indonesia. Ini berdasarkan MUI dan pemerintah pun demikian. Jadi sesuatu yang diungkapkan klien kami ini adalah suatu kebenaran yang mengingatkan kepada khalayak, tidak ada unsur pidana dan merupakan perjuangan amar ma'ruf nahi munkar dalam dakwah klien kami," papar Djudju.

Jonru dituntut hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta. Jaksa menilai Jonru terbukti menyebarkan informasi yang bisa menimbulkan kebencian dan permusuhan individu atau golongan.

Jaksa menganggap Jonru terbukti melanggar Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.
(ibh/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed