Mahasiswa Papua Serbu Depdagri, Tuntut Gubernur Ditindak

Jakarta - Kesal tidak ada tindakan nyata dari aparat hukum, seratusan mahasiswa Papua menyerbu Depdagri. Mereka mendesak Gubernur Papua JP Solossa yang diduga terkait korupsi dana APBD ditindak tegas.Mahasiswa dari wilayah paling ujung timur Indonesia itu juga meminta agar jabatan gubernur segera dibekukan. Tuntutan yang sama juga disampaikan untuk Bupati Jaya Wijaya David Huby dan Bupati Nabire AP Youw.Para mahasiswa yang tergabung dalam Komite Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Papua se-Indonesia ini menjalankan aksi duduk di pintu samping kantor pimpinan Depdagri, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (23/6/2005)."Kami tidak akan pulang sebelum Mendagri M Ma'ruf mengeluarkan surat pemeriksaan dan pembekuan untuk ketiganya. Kalau tidak keluar hari ini, aksi akan semakin brutal," ancam Wakil Koordinator Mahasiswa Papua, Leo.Diakui Leo, mereka kesal dengan sikap aparat di Papua yang tidak tegas dalam mengusut kasus korupsi senilai Rp 200 miliar itu. Kapolda Papua, ungkap dia, sebetulnya sudah mengantongi surat cekal untuk para pejabat tersebut. Namun belum ada gerakan nyata karena Kapolda masih menunggu instruksi dari atasannya.Selain menuntut pemeriksaan terhadap gubernur dan dua bupati di Papua, mereka juga menuntut Presiden SBY menetapkan Papua sebagai wilayah percontohan konsentrasi pemberantasan korupsi.Mereka juga menyampaikan sikap menentang militerisme di Papua dalam bentuk jaringan intelijen yang berpeluang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok kepentingan tertentu."Kami juga minta Papua dikembalikan ke status administrasi semula, yaitu satu provinsi. Papua jangan dipecah oleh kepentingan kelompok tertentu," desak para mahasiswa.Selain masalah korupsi, mereka juga menyoroti Pilkada di Papua. Mereka meminta agar pelaksanaan Pilkada tidak diintervensi pihak mana pun, dan mendesak seluruh wewenang pelaksanaan Pilkada diserahkan pada KPU pusat.Mereka juga meminta audit dana otonomi khusus 2001-2004 di Papua, mengusut para cukong illegal logging, koruptor, dan separatis berdasi di seluruh tanah Papua. (umi/)