Tingkatkan Pertahanan, TNI AU Sebar Radar di Perbatasan

Jakarta - TNI AU terus berbenah diri. Untuk memperkuat sistem pertahanan matra udaranya, kali ini TNI AU akan menyebarkan radar di titik-titik rawan yang ada di sejumlah daerah perbatasan. Sejauh ini pilihan telah jatuh di empat wilayah, yakni Biak, tepatnya di Tanjung Warari yang akan dioperasikan pada awal 2006, Tanjung Pinang yang beroperasi tahun 2006, Timika pada tahun 2007, dan Merauke pada tahun 2008.Hal ini diungkapkan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Djoko Suyanto saat raker dengan Komisi I DPR RI di Gedung MPR/DPR, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (23/6/2005).Selain menyebar radar, TNI AU juga telah memprogramkan pengadaan pesawat jenis Sukhoi sebanyak 12 buah untuk melengkapi empat pesawat sejenis yang telah dimiliki saat ini.Pengadaan 12 pesawat ini akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama, tahun 2005 dengan mengadakan enam pesawat. Untuk ini dibutuhkan dana 310 juta dolar AS. Sedangkan tahap kedua, pada tahun 2006 dengan kebutuhan anggaran 356.725.372 dolar AS. "Oleh karena itu Komisi I diharapkan bisa meyakinkan pemerintah untuk segera merealisasikannya," kata dia.Djoko juga mengungkapkan, dalam jangka pendek dan menengah, TNI AU sudah mengevaluasi penggantian pesawat tempur jenis OV-10 Bronco, Hawk MK53, F5 Tiger, dan F16 Fighting Falcon. Penggantian ini penting karena jenis pesawat tersebut sudah cukup tua dengan tahun produksi 1980-an, sehingga dianggap sudah ketinggalan zaman.Untuk memenuhi perimbangan kebutuhan alat-alat utama sistem pertahanan (alusista) antara wilayah barat dan wilayah timur, TNI AU telah memprioritaskan pembentukan empat komando sektor di Biak.Namun KSAU mengatakan, untuk pengembangan penempatan alusista di wilayah timur akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah.Anggaran BelanjaKSAU memaparkan tentang kebutuhan anggaran belanja ideal TNI AU tahun 2006 yang sebesar Rp 21,9 triliun. Dana itu, katanya, akan digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp 669,5 miliar, belanja barang Rp 13,9 triliun, dan belanja modal Rp 7,4 triliun. Namun pagu indikatif yang diberikan pemerintah hanya Rp 2,5 triliun. Belanja pegawai diakuinya tetap mendapat 100 persen. Hanya saja belanja barang dan jasa hanya disetujui Rp 837,9 miliar (6,2 persen dari kebutuhan) dan belanja modal Rp 1,026 triliun (13,86 persen)."Jika anggaran yang diberikan sesuai pagu indikatif, maka kebutuhan anggaran TNI AU tahun 2006 hanya terdukung 11,4 persen saja," tutur Djoko. (umi/)