DetikNews
Rabu 14 Februari 2018, 16:57 WIB

Marak Kepala Daerah Terciduk KPK, Mendagri: Kok Ya Tidak Hati-hati

Ragil ajiyanto - detikNews
Marak Kepala Daerah Terciduk KPK, Mendagri: Kok Ya Tidak Hati-hati Mendagri Tjahjo Kumolo (Andhika/detikcom)
Boyolali - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo prihatin atas maraknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Padahal selama ini Presiden Jokowi sudah mengingatkan agar berhati-hati menggunakan anggaran.

"Saya sebagai Mendagri, teman kepala daerah, ya kami sedih dan prihatin. Mengapa masih terus tidak belajar dari yang sudah kita saksikan. Kan media hampir tiap detik menyuarakan, baik online, TV. Kok ya tidak hati-hati," kata Tjahjo setelah membuka seminar nasional DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Balai Sidang Mahesa Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (14/2/2018).

"Padahal area perencanaan anggaran, yang menyangkut jual-beli jabatan, ya menyangkut belanja barang dan jasa itu area rawan korupsi. Bapak Presiden sampai pak bupati mengingatkan semua, perangkat desa, aparatur kecamatan, kabupaten, dan semua," sambungnya.


Dia prihatin rata-rata kepala daerah yang terjaring OTT KPK itu untuk membiayai kampanye. Menurutnya, hal itu tak pantas dilakukan pimpinan daerah.

"Kalau (terjaring OTT KPK) orang mengatakan apes, ya nggak apes. Mosok dia sebagai pejabat daerah nggak tahu area rawan korupsi?" tukasnya.

"Ada calon gubernur yang juga masih mencari uang di era-era pendaftaran (pilkada), sekarang tahap-tahap konsolidasi partai untuk persiapan pilkada serentak, masih ada kepala daerah yang ketangkap," katanya heran.


Menurut catatannya, selama menjabat Mendagri, sudah ada enam gubernur yang terjerat KPK. Dia pun mengajak masyarakat berperan aktif melakukan fungsi pengawasan.

"Semenjak saya Mendagri, enam gubernur yang kena. Ada yang sama istrinya, ada yang sama anaknya, berapa bupati, sampai ada yang perangkat desa juga kena. Maka berhati-hatilah terhadap area rawan korupsi. Hati-hati karena fungsi pengawasan tidak hanya pada kejaksaan, kepolisian, pada inspektorat, tidak. Ya masyarakat sendirilah yang mengawasi," tegasnya.

Ketika ditanya terkait jabatan Bupati Subang Imas Aryumningsih, yang juga terjerat OTT, Tjahjo mengaku masih menunggu pengumuman resmi KPK. Pihaknya belum menyiapkan pelaksana tugas (plt) untuk menggantikan tugas Imas di Subang.

"Saya baru mendapat informasi dan langsung staf kami mengecek ke KPK. Kami menunggu pengumuman resmi KPK yang berkaitan dengan OTT maupun berkaitan dengan status. Kami belum mendapat laporan detail," katanya.


Tjahjo kemudian mencontohkan kasus Gubernur Jambi Zumi Zola yang sudah berstatus tersangka KPK. Meski sudah berstatus tersangka, Zumi masih menjalankan tugasnya. Tjahjo beralasan pihaknya mengedepankan asas praduga tak bersalah.

"Kalau tersangka tidak ditahan, ya harus kita hargai sampai proses hukum tetap. Dia masih bisa memimpin daerah. Seperti Gubernur Jambi, dia kan tersangka, kita harus mengedepankan praduga tak bersalah, menunggu proses pengadilan," ujar Tjahjo.
(ams/tor)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed