Aritonang: Keuangan BPK Diaudit Akuntan Publik

Jakarta - Tak ada jeruk makan jeruk. Demikian juga dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang bertugas mengaudit laporan keuangan lembaga pemerintah dan milik pemerintah, tak melakukan audit terhadap lembaganya sendiri.Sebagai lembaga tinggi negara, laporan keuangan BPK selama ini dilakukan akuntan publik. "Kalau menyangkut akuntabilitas anggaran, kita diaudit oleh kantor akuntan publik. Sedangkan akuntabilitas kinerja, audit dilakukan oleh supreme court account (BPK se-dunia-red)," kata anggota BPK Baharuddin Aritonang sebelum mengikuti rapat dengan badan legislasi DPR, di gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (22/6/2005). Mantan anggota DPR ini mencontohkan, 2 tahun lalu, kinerja BPK telah diaudit oleh BPK dari New Zealand. Sementara, saat ditanya kepada siapa BPK selama ini bertanggung jawab, Baharuddin menilai pertanyaan tersebut tidak relevan karena meski BPK pada saat fit and proper test dipilih DPR, tidak serta merta harus bertanggung jawab ke DPR."Coba Anda pikirkan, lembaga tinggi negara seperti MA, MK, Presiden dan DPR itu bertanggung jawab ke siapa. Masak BPK bertanggung jawab ke DPR, kan kita sama-sama lembaga tinggi negara," ujarnya.Sementara, saat ditanya soal seringnya Ketua BPK Anwar Nasution bepergian ke luar negeri, Baharuddin Aritonang menjelaskan, tidak semua dana perjalanannya dibiayai dari anggaran BPK. "Masak setiap pergi ke luar negeri dibiayai BPK, memangnya anggaran BPK berapa besar," katanya.Ia mencontohkan, beberapa waktu lalu, Anwar pergi ke Jerman atas undangan BPK se Eropa. Namun kemudian Anwar melakukan perjalanan ke Jepang. "Kalau yang ke Jerman itu memang dana BPK. Kemudian dia ke Jepang itu karena dia profesor di Kyoto University, jadi bukan dibiayai BPK," katanya.Walaupun diakui Baharuddin, setiap kali pejabat tinggi, termasuk ketua BPK ke luar negeri, baik dengan biaya negara maupun dengan biaya sponsor lembaga lain, harus tetap melaporkan kepergiannya kepada Presiden. (jon/)