DetikNews
Rabu 14 Februari 2018, 12:54 WIB

UU MD3 Direvisi, PUKAT: Masyarakat Takut Kontrol DPR yang Korup

Usman Hadi - detikNews
UU MD3 Direvisi, PUKAT: Masyarakat Takut Kontrol DPR yang Korup Foto: Diskusi Pukat UGM (Usman-detikcom)
FOKUS BERITA: Polemik UU MD3
Jakarta - Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM mengecam keras hasil perubahan UU MD3. Sebab, dengan UU MD3 ini DPR dinilai menjadi anti kritik. Tercatat ada tiga hal di UU MD3 yang dianggap bermasalah, meliputi hak imunitas DPR, izin pemeriksaan anggota DPR ke MKD dan pemanggilan paksa DPR.

Peneliti PUKAT UGM, Zainur Rohman mengatakan, salah satu yang menjadi sorotan di perubahan UU MD3 adalah adanya pasal 122 huruf k yang menjadikan DPR anti kritik. Menurutnya, pasal tersebut mengancam demokrasi yang sudah berjalan. Bahkan DPR dengan pasal ini terkesan berupaya melakukan pembungkaman.

"Ini mengancam kehidupan berdemokrasi yang sehat dan bisa mengurangi kontrol masyarakat terhadap DPR" kata Zainur saat melangsungkan konferensi pers di Kantor Pukat UGM, Rabu (14/2/2018).

"Paling dikhawatirkan dari munculnya pasal ini adalah orang akan takut untuk melakukan kontrol terhadap lembaga legislatif, yang selama ini (DPR) sudah terbukti korup, banyak masalah, miskin prestasi, banyak tunggakan pekerjaan," lanjutnya.

Zainur menjelaskan, di pasal 122 huruf k disebutkan bahwa MKD diberikan kewenangan mengambil langkah hukum, apabila ada pihak yang merendahkan martabat DPR dan anggota DPR. Sementara di UU MD3 ini tidak dijelaskan secara gamblang apakah yang dimaksud merendahkan martabat tersebut.


[Gambas:Video 20detik]




Oleh sebab itu, kata Zainur, sangat mungkin DPR lewat MKD menafsirkan secara subyektif kata menghina atau merendahkan martabat DPR. Akibatnya, pasal tersebut bisa digunakan untuk membungkam bahkan mempidanakan pihak-pihak yang menyoroti kinerja DPR.

"Padahal seharusnya DPR sebagai lembaga yang merepresentasikan pertarungan-pertarungan kepentingan itu terbiasa dengan kritik, terbiasa dengan perdebatan, terbiasa dengan diskursus. Lembaga yang seharusnya siap untuk terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat," paparnya.

"Jika pasal ini tetap hidup, apalagi nanti dijalankan, dilaksanakan, maka siapapun yang mengecam prilaku DPR, memberikan penilaian buruk terhadap institusi DPR, atau juga mengecam prilaku anggota DPR, itu bisa terancam pidana. Ini tentu suatu kabar buruk bagi masyarakat," tambahnya.

Peneliti PUKAT UGM lainnya, Hifdzil Alim menambahkan, dengan berbagai hal tersebut pihaknya menolak perubahan UU MD3. Khususnya ketentuan yang berkaitan dengan hak imunitas DPR, permintaan izin pemeriksaan anggota DPR ke MKD dan pemanggilan paksa DPR melalui dukungan polisi.

"PUKAT (UGM) akan menggunakan hak konstitusionalnya untuk menggugat UU MD3 dengan mengajukan judicial review ke MK. PUKAT juga mendesak pemerintah menolak revisi UU MD3. Kemudian mengimbau masyarakat tetap menggunakan hak menyampaikan pendapatnya," pungkas dia.



(rvk/rvk)
FOKUS BERITA: Polemik UU MD3
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed