Cegah Korupsi, Dana Nonbudgeter di Depag Harus Dihapus

Jakarta - Terjadinya dugaan kasus korupsi pada Dana Abadi Umat Departemen Agama menunjukkan dana nonbudgeter memang rawan penyimpangan. Untuk mencegah terulangnya kasus ini maka dana nonbudgeter atau off-budget di Depag harus dihapuskan.Menurut anggota Panitia Anggaran DPR RI Rizal Djalil, dana nonbudgeter di Depag harus dihapuskan dan sisa yang ada dimasukan ke anggaran Depag. Selanjutnya penggunaan anggaran Depag diatur oleh pemerintah bersama DPR."Sehingga tidak ada lagi peluang untuk penyalahgunaan dana tersebut. Dana itu dimasukkan ke APBN supaya penggunaannya jelas." kata anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Amanat Nasional ini.Rizal juga mendesak agar biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) ditekan serendah dan serealistis mungkin. Desakan ini disampaikan Rizal menanggapi rencana pemerintah menaikkan BPIH karena naiknya biaya penerbangan.DAU Depag & HattaDalam kesempatan itu Rizal juga menjelaskan bahwa perjalanan Menteri Perhubungan Hatta Rajasa ke Tanah Suci adalah untuk melakukan tugas kenegaraan sebagai Amirul Haj. "Itu atas persetujuan dan izin presiden," katanya.Menurut Rizal, yang mengaku sebagai teman dekat Hatta, Hatta menduga biaya perjalanan itu berasal dari APBN. Hatta tidak tahu kalau itu berasal dari DAU Depag. "Hata menduga biaya perjalannya berasal dari APBN depag, dan betul-betul tidak diketahui dana itu berasal dari dana umat," katanya.Karena itu Rizal menyayangkan pernyataan pengacara Said Agil Husin Al Munawwar, Ayuk Fadhlun Shahab, bahwa Hatta pernah berangkat haji dengan menggunakan DAU Depag. "Saya ingatkan supaya pengacara Said Agil fokus membela klienya dan tidak menyeret tokoh-tokoh tertentu," katanya. (gtp/)