DetikNews
Selasa 13 Februari 2018, 14:38 WIB

UU MD3 Dinilai Kian Jauhkan DPR Dari Rakyat

Aryo Bhawono - detikNews
UU MD3 Dinilai Kian Jauhkan DPR Dari Rakyat Foto: Infografis: Andhika Akbaryansyah/detikcom
Jakarta -

Tiga pasal kontroversial dalam UU MD3 yang disahkan Senin (12/2/2018) kemarin kian menjauhkan DPR dari rakyat. Pasal-pasal itu dinilai cacat hukum dan dimanfaatkan DPR untuk kepentingan sendiri, bukan mewakili kepentingan konstituen.

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jerry Sumampow mengungkapkan pengesahan UU MD3 samasekali tak mewakili kepentingan suara konstituen wakil rakyat di Senayan. Pembaruan dalam UU itu hanya untuk mengakomodir kepentingan DPR agar mendapat imunitas, tidak dikritik, dan mengancam penegakan hukum.

"Anggota DPR selama ini menginginkan hal itu. Sebut saja kasus e-KTP yang menyeret mantan Ketua DPR Setya Novanto, mereka selalu berkilah kebal dari panggilan KPK. Sekarang keinginan itu mereka tuliskan dalam UU, ini jelas merusak demokrasi," ujar Jerry saat berbincangan dengan , Selasa (13/2/2018).

Imunitas tertulis dalam Pasal 245 yang menyebutkan pemanggilan dan permintaan keterangan DPR oleh penegak hukum harus mendapat izin presiden dan persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Pasal ini sudah diperbaiki oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2015 lalu, bahwa persetujuan tertulis MKD tak diperlukan. Jerry menganggap pasal ini akan memperumit penegakan hukum.

Sedangkan pasal yang rentan mengkriminalisasi masyarakat tertulis dalam pasal 122, yakni MKD dapat melakukan tindak lanjut atas perbuatan ataupun ujaran yang merusak kehormatan DPR. Menurut Jerry pasal tersebut memiliki kecacatan, MKD merupakan lembaga pengawas internal. Kini DPR memanfaatkan lembaga itu melebihi fungsinya sehingga mengurusi masyarakat.

"Ini bertentangan dengan prinsip MKD, mereka harusnya menerima aduan mengenai perilaku buruk anggota DPR. Mereka harusnya menjaga wibawa DPR, bukan melindungi anggota DPR dari kritik," tegasnya.

Selama ini prestasi MKD sendiri sangat minim keberhasilan kerja. Catatan kinerja MKD oleh Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) pada akhir Desember 2017 lalu, lembaga ini menerima 10 pengaduan dan tak satupun dituntaskan dengan sanksi tegas. Malah otak-atik anggota MKD dilakukan untuk mengamankan politisi yang diadukan.

Kewenangan DPR-pun masih ditambah dengan pemanggilan paksa dengan bantuan polisi. Kewenangan ini berlebihan karena fungsi polisi melakukan pemanggilan paksa sendiri diatur dalam KUHAP, bukan seenaknya saja dimanfaatkan oleh kelompok politisi di parlemen.

"DPR itu pembuat regulasi sekaligus pelanggar regulasi untuk kepentingan sendiri. UU MD3 ini mereka buat semau-mau nya sendiri. DPR sekarang menjadi lembaga absolut," tandasnya.




(ayo/jat)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed