Selasa 13 Februari 2018, 15:39 WIB
Ombudsman Nilai Novel Tak Kooperatif Saat Diperiksa soal Teror
Novel Baswedan (Dhani Irawan/detikcom)
FOKUS BERITA:
Hari Pertama Novel di KPK
Jakarta -
Ombudsman menilai pemeriksaan penyidik KPK terhadap Novel Baswedan dalam kasus teror air keras dinilai belum maksimal. Ombudsman menyebut Novel tidak kooperatif ketika diperiksa polisi.
"Dari pengakuan polisi sendiri, Pak Novel amat irit bicara dan dari pihak Pak Novel selalu 'nanti serahkan saja ke pihak TGPF', kesan saya bahwa (Novel) tidak kooperatif," ujar komisioner Ombudsman Adrianus Meliala kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (13/2/2018).
Adrianus mengatakan beberapa pihak menduga teror yang terjadi berkaitan dengan pekerjaan Novel sebagai penyidik KPK. Menurutnya, Novel ataupun KPK seharusnya terbuka kepada penyidik kepolisian.
"Artinya kalau (motif teror) menyangkut tugas-tugasnya (Novel) itu harusnya ada dua pihak yang amat kooperatif dong. Yang pertama adalah Novel, kedua KPK," ujar Adrianus.
"Nah, kedua pihak ini kelihatannya tadi tidak kooperatif dalam rangka memberikan informasi berkaitan dengan tugas-tugasnya (Novel)," imbuh Adrianus.
Dia pun menilai hal itu sebagai salah satu penghambat penyelidikan polisi sehingga polisi tidak bisa maksimal mendalami soal siapa pelakunya. Untuk itu, Adrianus menyarankan polisi kembali memeriksa Novel.
"Sehingga tidak ada salahnya pihak Polri meminta keterangan kembali dari pihak Novel," kata Adrianus.
Dalam beberapa kesempatan, Novel memang ingin kasusnya tidak diselidiki Polri. Novel lebih percaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengungkap pelaku di balik teror yang dialami Novel.
(mei/dhn)
"Dari pengakuan polisi sendiri, Pak Novel amat irit bicara dan dari pihak Pak Novel selalu 'nanti serahkan saja ke pihak TGPF', kesan saya bahwa (Novel) tidak kooperatif," ujar komisioner Ombudsman Adrianus Meliala kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (13/2/2018).
Adrianus mengatakan beberapa pihak menduga teror yang terjadi berkaitan dengan pekerjaan Novel sebagai penyidik KPK. Menurutnya, Novel ataupun KPK seharusnya terbuka kepada penyidik kepolisian.
"Artinya kalau (motif teror) menyangkut tugas-tugasnya (Novel) itu harusnya ada dua pihak yang amat kooperatif dong. Yang pertama adalah Novel, kedua KPK," ujar Adrianus.
"Nah, kedua pihak ini kelihatannya tadi tidak kooperatif dalam rangka memberikan informasi berkaitan dengan tugas-tugasnya (Novel)," imbuh Adrianus.
Dia pun menilai hal itu sebagai salah satu penghambat penyelidikan polisi sehingga polisi tidak bisa maksimal mendalami soal siapa pelakunya. Untuk itu, Adrianus menyarankan polisi kembali memeriksa Novel.
"Sehingga tidak ada salahnya pihak Polri meminta keterangan kembali dari pihak Novel," kata Adrianus.
Dalam beberapa kesempatan, Novel memang ingin kasusnya tidak diselidiki Polri. Novel lebih percaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengungkap pelaku di balik teror yang dialami Novel.
(mei/dhn)
