DetikNews
2018/02/13 10:47:21 WIB

Bupati Ali, dari Jilbab Pramugari hingga Larangan LGBT Kerja di Salon

Agus Setyadi - detikNews
Halaman 1 dari 4
Bupati Ali, dari Jilbab Pramugari hingga Larangan LGBT Kerja di Salon Bupati Mawardi Ali (agus/detikcom)
Jakarta - Nama Bupati Aceh Besar Mawardi Ali belakangan ini menyita perhatian publik. Sebab, tiga SK yang dibuatnya menuai pro-kontra. Di antaranya mewajibkan pramugari berjilbab, LGBT tidak boleh bekerja di salon, dan terakhir larangan perayaan Valentine's Day.

Dirangkum detikcom, Selasa (13/2/2018), instruksi Mawardi yang mewajibkan pramugari rute Aceh mengenakan jilbab ramai dibahas. Surat bernomor 451/65/ /2018 itu ditekennya pada 18 Januari 2018 dan ditujukan kepada seluruh general manager maskapai.

Dalam surat tersebut terdapat dua poin penting. Poin pertama berisi tentang rujukan kewajiban penggunaan pakaian sesuai syariat Islam. "Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam dan Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh," isi surat tersebut.

Sementara itu, pada poin kedua terdapat tiga sub-poin. Bupati Mawardi meminta semua maskapai yang masuk wilayah Kabupaten Aceh Besar menaati peraturan dan Undang-undang Syariat Islam yang berlaku di Tanah Rencong.
Bupati Ali: Dari Jilbab Pramugari hingga Larangan LGBT Kerja di Salon

"Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk mensinergikan sekaligus dukungan serta kerja sama untuk mencegah segala tindakan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, adat istiadat, dan etika masyarakat Aceh. Oleh karena itu, dimintakan kepada seluruh maskapai penerbangan yang memasuki wilayah Kabupaten Aceh Besar agar melakukan hal-hal sebagai berikut," petikan isi surat pada poin kedua.

"Kepada pramugari diwajibkan mengenakan jilbab/busana muslimah yang sesuai dengan aturan syariat Islam," isi subpoin b.

Meski meminta pramugari berjilbab, tidak ada sanksi bagi para pramugari yang melanggar. Mawardi juga sudah menggelar sosialisasi ke bandara dan bertemu dengan beberapa GM maskapai.

"Memang menyangkut soal busana pakaian itu diatur dalam qanun juga Qanun Nomor 11 Tahun 2003. Tidak diatur di sana tentang sanksi apabila ada pelanggaran syariat. Cuma kita sosialisasi," kata Mawardi kepada wartawan, Rabu (31/01/2018).
Bupati Ali, Dari Jilbab Pramugari hingga Larangan LGBT Kerja di Salon

Menurut Mawardi, pihkanya hanya melakukan sosialisasi kepada pihak maskapai agar para pramugari yang bertugas di Aceh berbusana lebih muslimah. Dalam qanun yang sudah berlaku sejak 2003 itu, pelanggar yang terkena razia cuma mendapatkan sosialisasi.

[Gambas:Video 20detik]


"Kan nggak mungkin pramugari saya tangkap kemudian misalnya dicambuk karena tidak pakai busana (muslimah). Dan kepada penduduk Aceh pun tidak ada sanksi, misalnya tidak pakai busana itu diberikan sanksi syariat. Yang ada adalah sosialisasi. Kita razia, jadi mereka lebih kepada kesadarananya," jelas Mawardi.
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed