Revisi Baru Saja Disahkan, UU MD3 Akan Digugat ke MK

Jakarta - DPR RI tetap mengesahkan Revisi UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) sore ini. Namun, belum sampai 24 jam UU tersebut disahkan, masyarakat akan menggugat UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Tentu saya dan kawan-kawan akan mengajukan gugatan ke MK," ujar perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, Erwin Natosmal, saat dikonfirmasi detikcom, Selasa (12/2/2018).

Erwin mengatakan, salah satu pasal yang akan mereka gugat adalah pasal 245 UU MD3 tentang pemanggilan anggota dewan oleh penegak hukum harus seizin dewan etik dan presiden.

Pasal 245 dalam draf revisi UU MD3 berbunyi:

Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

"Kami merasa pasal 245 UU MD3 ini menjadi tameng DPR untuk menghindari penyidikan. Padahal, makna hak imunitas untuk DPR adalah untuk bicara bukan hak imunitas untuk pidana," ujarnya.

Erwin belum bisa memastikan kapan akan mendaftarkan gugatan tersebut. Dia dan rekan-rekannya akan mempelajari dulu UU MD3 yang baru itu. Dia juga mengatakan gugatannya akan lebih berat dibanding gugatannya tahun lalu tanpa memberi tahu alasannya.

"Intinya gugatan MD3 kita nantinya akan lebih berat, pasti sudah tahulah kenapa lebih berat," ujar Erwin. (rvk/fjp)