DetikNews
Minggu 11 Februari 2018, 10:38 WIB

Wabup Morowali Utara Ngamuk di Pelantikan Pejabat, Kemendagri: Langgar Etika

Andhika Prasetia - detikNews
Wabup Morowali Utara Ngamuk di Pelantikan Pejabat, Kemendagri: Langgar Etika Wabup Morowali Utara Asrar Abdul Samad mengamuk saat pelantikan pejabat (Foto: dok. Istimewa)
Jakarta - Aksi kepala daerah yang membuat ulah kembali muncul. Tak lama setelah keributan bupati Tolitoli dan wakilnya, sekarang giliran wakil bupati Morowali Utara, Sulawesi Tengah yang bermasalah karena mengamuk saat pelantikan pejabat.

Mengamuknya Wabul Morowali Utara, Asrar Abdul Samad beredar dan viral di media sosial. Ia tampak menendang meja saat pelantikan pejabat eselon II pada hari Jumat (9/2) kemarin. Orang-orang di sekitar langsung membawa yang bersangkutan ke sebuah ruangan.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah mendapat informasi tersebut. Gubernur Sulteng Longki Djanggola diperintahkan turun tangan mengusut kasus ini.

"Background sedang diinvestigasi tim provinsi yang dipimpin oleh Gubernur Sulawesi Tengah atas petunjuk Mendagri. Gubernur turun ke lapangan, kemudian mencari tahu apa yang terjadi," kata Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono saat dihubungi, Minggu (11/2/2018).

Sumarsono mengatakan, ada dua kemungkinan Asrar mengamuk. Yang jelas, ia mengamuk karena kekecewaan saat pelantikan pejabat.

Wakil Bupati Morowali Utara, Asrar Abdul Samad.Wakil Bupati Morowali Utara, Asrar Abdul Samad. (Foto: dok. Pemkab Morowali Utara)

"Intinya terkait pelantikan. Ada dua kemungkinan, apa keinginan dia tak terakomodasikan, kedua bisa juga orang dia dipindahkan atau didemosi. Pokoknya terkait kekecewaan pelantikan jabatan," ucap Sumarsono.


Kemendagri akan memanggil Asrar untuk dimintai klarifikasi. Sumarsono menuturkan, Asrar sudah melanggar etika sebagai pimpinan daerah.


"Minggu depan wakil bupati kami panggil untuk kemudian dimintai klarifikasi ke Kemendagri karena termasuk pelanggaran etika dan norma dalam Pasal 67 UU Pemda 23/2014. Disebutkan setiap kepala daerah dan wakil kepala daerah harus menjaga etika dan norma untuk urusan pemerintahan daerah," paparnya.

Sebelumnya, di Sulteng juga terjadi peristiwa cekcok antara Bupati Tolitoli M Saleh Bantilan dan wakilnya, Abdul Rahman. Keduanya sudah dipanggil Kemendagri dan tak dijatuhkan sanksi.
(dkp/dkp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed