ICW: Di Kasus TPPU, Parpol Bisa Dijerat Korupsi Korporasi

Haris Fadhil - detikNews
Sabtu, 10 Feb 2018 12:28 WIB
Foto: Haris Fadhil/detikcom
Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan partai politik bisa dianggap sebagai korporasi dalam ranah tindak pidana pencucian uang (TPPU). Salah satunya dalam kasus e-KTP yang diduga ada aliran dana ke partai politik.

"Dalam konteks korupsi bukan sekadar pihak-pihak yang bertanggung jawab secara individu. Uang-uang yang mengalir ke korporasi harus dipertanggungjawabkan. Kemarin disebut ke parpol sekian ke partai ini. Ini harus dibuktikan. Parpol masuk ke dalam korporasi ya dalam TPPU bisa dicek. Secara pencucian uang partai politik masuk ranah korporasi," kata peneliti ICW Tama S Langkun dalam diskusi Polemik SindoTrijaya 'Catatan Hitam e-KTP' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/2/2018).


Ia pun mempertanyakan kenapa KPK belum menggunakan TPPU dalam kasus e-KTP. Padahal, sejak dakwaan Irman dan Sugiharto banyak disebut pihak yang menjadi penerima aliran dana korupsi e-KTP.

"Kenapa dalam perkara e-KTP tidak pakai undang-undang TPPU. Padahal dari awal dibilang ada yang diuntungkan," ucapnya.


Menurutnya, dugaan kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun harus dikembalikan, salah satunya lewat pengenaan TPPU di kasus e-KTP. Ia juga menyarankan agar pelayanan terhadap masyarakat yang belum punya e-KTP bisa terus diperbaiki.

"Harusnya dalam kasus ini bagaimana bisa dikembalikan kerugian Rp 2,3 triliun itu sepanjang KPK bisa menerapkan TPPU. Pelayanan pada masyarakat yang selama ini yang belum punya e-KTP juga harus dipikirkan agar bisa lebih baik," jelas Tama. (haf/tor)