LSM Politisasi Busung Lapar

Yogyakarta - Busung lapar dan politik, ada hubungannya? Yang jelas Menteri Sosial (Mensos) Bachtiar Chamsyah menyayangkan sikap sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mempolitisasi kasus busung lapar untuk keuntungan mereka sendiri.Hal itu dikatakan oleh Bachtiar menjawab pertanyaan wartawan seusai penandatanganan MoU tentang penanganan bencana dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) di Bulaksumur Yogyakarta, Selasa (21/6/2005)."Soal busung lapar memang banyak yang dipolitisir oleh banyak pihak. Dari sejumlah informasi, banyak LSM yang mendapat dana dari luar negeri tanpa dilaporkan penggunaannya dan tidak sepengetahuan pemerintah atau pemerintah daerah," katanya.Pada pertemuan dengan pejabat di NTT dan NTB serta World Food Program (WFP) beberapa waktu lalu, kata Bachtiar, ternyata banyak bantuan internasional yang diperoleh oleh LSM. "Namun sayangnya bantuan itu tidak dilaporkan ke Pemda sehingga tidak diketahui persis pengunaannya," katanya.Pemerintah Indonesia selama ini cukup terbuka dengan bantuan asing. Namun pemerintah tidak mau jika masalah busung lapar kemudian dijadikan sarana untuk menjual bangsa dengan mencari keuntungan tanpa menyelesaikan persoalan.Mengenai kasus busung lapar yang melanda di sejumlah daerah itu, katanya, tidak lepas dari komitmen pemerintah daerah. Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ternyata anggaran untuk meningkakan kesejahteraan rakyat miskin sangat minim.Ia mencontohkan untuk NTB dan NTT, sekitar 70 persen PAD di dua daerah itu habis untuk biaya rutin daerah seperti membayar gaji pegawai. Sedangkan sisanya baru untuk peningkatan kesejahteraan rakyat termasuk kesehatan tapi jumlahnya kecil."Untuk mengatasinya pemerintah telah melakukan program pengobatan gratis terhadap semua penderita gizi buruk. Kegiatan posyandu yang selama ini dinilai kurang maksimal, akan kembali dihidupkan lagi," demikian Chamsyah. (nrl/)