DetikNews
Sabtu 10 Februari 2018, 01:13 WIB

Ini Alasan PPP Laporkan Asyari Usman ke Bareskrim Polri

Tsarina Maharani - detikNews
Ini Alasan PPP Laporkan Asyari Usman ke Bareskrim Polri Foto: Ari Saputra
Jakarta -

DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui lembaga bantuan hukum (LBH) melaporkan eks wartawan Asyari Usman ke Bareskrim Polri. Asyari Usman dilaporkan karena tulisan yang disebut mencemarkan nama baik PPP.

"LBH DPP PPP memang melaporkan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap PPP dan Ketum PPP kepada Bareskrim Mabes Polri," ujar Sekjen PPP Arsul Sani kepada wartawan, Jumat (9/2/2018).

Menurut Arsul ada tiga link pemberitaan yang isinya ditulis langsung Asyari, memuat tentang gaya berpolitik Romi. Salah satu link berita itu berjudul "Dukung Djarot Sitorus: Ketum PPP Menjadi 'Politisex Vendor'".

"Namun laporan itu tidak dilakukan atas nama atau oleh Pak Rommy. Itu merupakan tindakan hukum oleh Pengurus LBH DPP PPP sebagai pelapor atas 3 artikel yang bersangkutan," ujarnya.



LBH PPP disebut Arsul punya alasan mengapa langsung mempolisikan Asyari tanpa mengadukan terlebih dahulu ke Dewan Pers. Menurut dia, tulisan Asyari bukan produk jurnalistik melainkan opini.

"LBH PPP tidak melaporkan medianya, tapi melaporkan penulis artikel. Itu kan bukan news atau reportase, tapi artikel yang berupa pandangan penulisnya yang menghina dan mencemarkan nama baik," katanya.

Setelah dipolisikan LBH DPP PPP, Asyari lalu diperiksa. Penyidik Bareskrim Polri menetapkan Asyari Usman sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik. Asyari menjadi tersangka karena tulisan yang dimuat di portal media online.

"Penetapan tersangka karena telah cukup bukti yang bersangkutan benar telah melakukan perbuatannya didukung dengan bukti-bukti digital," kata Kasubdit II Direktorat Siber Bareskrim Polri Kombes Asep Safrudin kepada wartawan.

Penyidik menurutnya tidak menahan Asyari Usman yang juga eks wartawan ini karena ancaman hukuman pidana di bawah 5 tahun. Asyari disangkakan melanggar pidana pada Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau pasal 310 / 311 KUHPidana tentang Penghinaan/Pencemaran Nama Baik.




(tsa/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed