.webp)
"Kita pelajari dulu, apakah lex specialis dikalahkan oleh itu ya," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Jumat (9/2/2018).
Soal RUU MD3, Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo sebelumnya menegaskan mekanisme ini tidak akan menghambat proses penegakan hukum. Sebab, MKD dan presiden diberi batas waktu dalam memberikan rekomendasi serta menerbitkan perizinan.
Pasal 245 ini juga mengatur tindak pidana yang dapat diberi rekomendasi oleh MKD. Firman menyebut tindak pidana khusus (tipidsus), seperti korupsi dan narkoba, dapat langsung diproses hukum tanpa melalui mekanisme MKD dan izin presiden.
"Kalau tipidsus tadi, seperti korupsi, narkoba, perdagangan orang, itu pengecualian. Nggak ada perlakuan khusus. Kalau ketangkap tangan, ya langsung proses hukumnya berjalan. Tidak ada rekomendasi dari siapa-siapa," tambah Firman.
Pasal 245 RUU MD3 ini pernah digugat hingga akhirnya dibatalkan oleh MK melalui putusan Nomor 76/PUU XII/2014 pada 2015. Sebelum dibatalkan, pasal itu menyebut pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan dari penegak hukum terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari MKD.
Putusan MK kemudian mengubah pasal itu menjadi keharusan mendapat persetujuan tertulis dari presiden. Pertimbangannya, antara lain, potensi konflik kepentingan, MKD diisi oleh anggota DPR juga, MKD tidak terkait dengan sistem peradilan pidana, serta mekanisme check and balances antara legislatif dan eksekutif. (fai/fdn)
